MANOKWARI Infopapua.id– Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat menggelar rapat paripurna penyerahan dokumen Raperda APBD tahun 2023 dengan agenda penyampaiaan pidato gubernur terhadap nota keuangan Raperda tetang APBD tahun anggaran 2023 di Manokwari pada Senin (05/12/2022) malam.
Dalam pidatonya, Penjabat Gubernur Papua Barat, Komjen Pol (Purn) Drs. Paulus Waterpauw memaparkan secara ringkas gambaran Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) tahun 2023 yakni, pendapatan sebesar Rp.7.627.106.030.179,00, dengan uraiaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp 626.881.515.682,00, pendapatan transfer dari pemerintah pusat sebesar Rp 6.998.557.634.497,00, belanja tidak terduga sebesar Rp. 100.000.000.000,00, belanja operasi sebesar Rp 3.524.118.692.744,00 dan belanja transfer sebesar Rp. 2.429.619.578.701,00.
Gubernur menyebut, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Papua Barat tahun 2023 adalah instrument operasional tahunan keuangan daerah yang diperuntukkan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang merupakan tujuan dan sasaran dari pembangunan daerah.
“ Oleh sebab itu esensi APBD adalah memberikan hasil dan manfaat yang sebesar-besarnya untuk mengatasi berbagai masalah dalam struktur kehidupan masyarakat,” ujarnya saat memberikan pidato.
Dikatakan, sesuai arah kebijakan tahun 2023 yang berpedoman pada RPD Provinsi Papua Barat periode 2023-2026 maka arah pembangunan Provinsi Papua Barat akan fokus pada percepatan pembangunan ekonomi dan pemberdayaan masyarakat dengan meningkatkan kualitas SDM unggul yang didukung infrastruktur dasar dan konektifitas wilayah serta lingkungan hidup yang lestari.
“ Pemulihan ekonomi daerah ini perlu dilakukan setelah kemandekan yang cukup akibatk dampak pandemi covid-19 yang menyerang seluruh sendi kehidupan masyarakat,” katanya.
Menurutnya, kondisi Papua Barat tahun 2023 masih terpengaruh oleh kondisi perekonomian dunia dan nasional, diproyeksikan tumbuh seiring dengan distribusi dan pelaksanaan vaksinasi covid 19 yang mampu menumbuhkan optimisme global dan memberikan dampak positif pada perekonomian nasional dan papua barat.
“ Keberadaan vaksin memberi harapan bahwa pandemi akan segera usai, akan tetapi vaksin bukanlah obat yang dapat menghilangkan covid-19 dan hanya sebagai upaya memperkecil dampak buruk virus bagi tubuh. Perubahan (mutasi) virus yang cepat dan beragam, tidak dapat diikuti oleh perkembangan vaksin. Oleh karena itu, kewaspadaan masih sangat dibutuhkan agar positivity rate covid-19 tidak mengalami lonjakan yang besar,” bebernya.
Usai membacakan pidato, Gubernur Waterpauw menyerahkan dokumen RAPBD Papua Barat kepada Ketua DPR Papua Barat Orgenes Wonggor, untuk selanjutnya dilanjutkan dengan pandangan Fraksi dan penetapan oleh 56 Anggota DPR Papua Barat. (**)
