banner 728x250 banner 728x250 banner 728x250

Ketemu Wakapolda Papua, Mandenas Bahas Sejumlah Isu Hangat

Anggota Komisi I DPR RI Bidang Pertahanan, Yan Pemernas Mandenas, saat berbincang dengan Wakapolda Papua, Brigjen Pol Matius d Fakhiri, usai melakukan pertemuan di Mapolda Papua, Rabu (14/10)/Foto-ist.
banner 120x600
banner 468x60

JAYAPURA IP, – Anggota Komisi I DPR RI Bidang Pertahanan, Yan Pemernas Mandenas menyambangi Polda Papua, untuk mengetahui sejumlah isu-isu nasional khususnya konflik yang terjadi di tanah Papua, Rabu (14/10/2020).

Kedatangan Yan Mandenas di Polda Papua disambut hangat oleh Wakapolda Papua, Brigjen Pol Matius d Fakhiri beserta jajarannya.  “Kunjungan saya ke Papua dalam massa reses ini, ingin mengetahui sejumlah isu yang lagi hangat dibahas oleh pemerintah pusat, khususnya yang terjadi di Papua,” kata Yan Mandenas kepada wartawan.

banner 325x300

Anggota Fraksi Gerindra itu mempertanyakan isu yang berkembang di tanah Papua, terkait adanya sejumlah pihaknmelaluian penolakan pasca ditetapkannya UU Omnibuslaw Cipta Kerja.

“Tak itu saja, saya sempat mempertanyakan perkembangan penanganan covid di Papua, pasca ditetapkannya era New Normal. Kan pelaksanaan implementasi dari New Normal di dalamnya aparat penegak hukum,” pungkasnya.

Hal yang paling penting dibahas oleh Yan Mandenas, terkait kebijakan aparat keamanan dalam menciptakan rasa aman dan kondusif secara menyeluruh di Tanah Papua.

“Tadi khusus Intan Jaya dan Nduga sempat kita bahas. Apalagi Wakapolda juga langsung ke Intan Jaya, dalam menyikapi sejumlah aksi teror yang dilakukan oleh kelompok masyarakat disana,” kata Yan Mandenas.

Yan Mandenas menitip pesan kepada Wakapolda agar penanganan khusus konflik dilakukan secara sinergi antara TNI dan Polri serta melibatkan pemerintah daerah setempat.  “Tugas pokok TNI dan Polri adalah mendukung pemerintah daerah untuk melakukan pembinaan terhadap masyarakat, agar tercipta rasa aman, nyaman dan kondusif,” lugasnya.

Mandenas menambahkan konflik-konflik yang terjadi di Tanah Papua, tak hanya ditangani oleh aparat keamanan, melainkan harus melibatkan langsung pemerintah daerah, agar pelaksanaan penanganan konflik lebih mudah di selesaikan.

“Khusus di Intan Jaya dan Nduga, kita harapkan segera terselesaikan. Pelaku-pelaku kriminal harus ditangkap dan diproses hukum sesuai dengan perbuatan mereka. Sehingga masyarakat bisa kembali hidup aman dan tenteram serta pemerintahan bisa berjalan untuk memberikan kesejahteraan bagi masyarakat,” tambahnya. (redaksi)

banner 325x300

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.