JAYAPURA IP,- Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Pemuda Mandala Trikora Provinsi Papua, Ali Kabiay, menanggapi Permintaan juru bicara Internasional KNPB Viktor Yeimo yang meminta warga papua menolak Otsus, Kabiay meminta Masyarakat Tidak Terprovokasi dan Ikut Ajakan Tersebut.
“Pemerintah memberikan status Otonomi Khusus ( Otsus ) kepada Papua agar ada percepatan pembangunan, baik itu pembangunan infrastruktur, ekonomi, pendidikan , sosial, moral, kesehatan, perempuan dan anak, pengentasan kemiskinan serta pengembangan Sumber Daya Manusia ( SDM ) Papua yang baik,” ujar Ali kepada wartawan di Jayapura, Selasa (7/7).
Dikatakan, perjalanan Otsus di Papua Bukan Untuk di Tolak, dan OTSUS Jilid II harus dukung, namun harus bersama sama mengawasinya, dimana pada Otsus Jild I pertama saa ini belanja Birokrasi, lebih besar dari Belanja Publik padahal Otsus lahir untuk rakyat Papua dan bukan untuk birokrasi
“Saya bertemu seorang mama Papua yang beberapa hari lalu berdikusi disalah satu pasar mama – mama Papua karena semenjak otsus lahir di Papua di tahun 2001 hingga sekarang banyak raja – raja baru yang juga hadir di Papua, raja – raja baru ini adalah Orang Asli Papua ( OAP ) , ada sebagian lagi memiliki rumah yang mewah serta aset – aset penting di beberapa kota – kota besar di Indonesia, ” ungkapnya
Menurut Kabiay hal ini sangat bertolak belakang dengan kondisi sosial ekonomi OAP di Papua sekarang ini, mama – mama Papua bahkan ada yang berjualan di atas tanah, ada yang berjualan beratapkan langit, ada yang harus menyekolahkan anaknya dengan modal yang pas – pasan hingga harus berutang lagi di Koperasi.
Ali Juga Meminta KPK Audit dana Otsus jilid I, karena Papua merupakan suatu daerah atau provinsi yang terindikasi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK ) Republik Indonesia sebagai Provinsi yang masuk zona korupsi, jika KPK ingin menyeriusi pemberantasan Korupsi di Papua, akan ada banyak skali tersangka kasus – kasus Korupsi yang bermunculan.
“ Hal ini tentu harus menjadi perhatian kita bersama untuk selalu mendukung aparat penegak hukum agar dapat dengan maksimal mencegah dan menghambat Korupsi di Tanah Papua,” Pintanya.
Ali Mengaku Beberapa itu tentu adalah hasil analisa sebagai anak asli Papua yang ingin agar Papua menjadi lebih baik, bermoral dan bermartabat di dalam bingkai serta kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
“Pemerintah Pusat tentu sudah mempunyai beberapa solusi – solusi terbaik agar Otsus jilid II ini dapat berjalan semestinya serta terserap dengan maksimal untuk kepentingan rakyat Papua. Tentu ada beberapa strategi – strategi yang dapat kita gunakan agar dapat mendukung sepenuhnya Otsus jilid II,” Imbuhnya.
Ali Mengusulkan Agar Pemerintah Pusat lakukan Evaluasi Menyeluruh, terstruktur dan masif wajib di laksanakan untuk penilaian terpadu Otsus jilid I agar Pemerintah pusat dan daerah bisa melihat sejauh mana progres otsus itu sendiri serta dimana kendala – kendala yang di hadapi dalam penyelengaraan. (Redaksi)
