MANOKWARI iNFOPAPUA.ID, – Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Papua Barat berharap program Bapak Asuh Anak Stunting (BAAS) yang digagas Mantan Pj Gubernur Papua Barat Komjen Pol (Purn) Paulus Waterpauw dapat dilanjutkan, terbukti efektif tangani stunting.
Kepala BKKBN Papua Barat, Philmona Maria Yarollo menyebut pelaksanaan BAAS yang digagas Mantan Pj Gubernur Paulus Waterpauw menggunakan data Elektronik Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis masyarakat (EPPGM) efektif menurunkan angka stunting di Papua Barat.
Diketahui, hasil Survei Kesehatan Indonesia (SKI) yang dilakukan Kementrian Kesehatan terjadi Penurunan terjadi penurunan prevalensi stunting Papua Barat dari 30.0 persen di Tahun 2022 menjadi 24,8 persen di Tahun 2023 atau turun sebesar 5,2 persen.
“Dari data SKI tahun 2022-2023, Papua Barat mengalami penurunan 5,2 persen dan merupakan tertinggi kedua di Indonesia dengan penurunan prevalensi stunting tertinggi setelah Nusa Tenggara Barat,” kata kepala BKKBN Papua Barat.
“Program Bapak asuh stunting sangat efektif karena menyasar langsung pada anak stunting, bagik dari segi pembiayaan dan pengawasan. Tercatat pak Pj Waterpauw saja memiliki 30 anak asuh, belum lagi ditambah dengan kepala OPD dan penggerak PKK,” lanjut dia.
Philmona menjelaskan, Hasil SKI baru keluar pada 20 Maret 2024 lalu, yang kemudian akan dijadikan dasar untuk menyusun rencana aksi penanganan stunting selanjutnya.
“Setelah keluarnya SKI ini kita akan melaksanakan rapat koordinasi bersama Provinsi Papua Barat, kami harap capaian yang diperoleh Papua Barat serta program yang berjalan di Tahun 2024 bisa di lanjutkan lagi pada kepemimpinan Pj Gubernur saat ini,” jelas dia.
Dirinya juga berharap, Satuan tugas (Satgas) Percepatan penanganan stunting yang menjadi inisiatif Gubernur Papua Barat bisa melanjutkan program strategis yang dijalankan sebelumnya.
“Koordinasi terakhir kami dengan provinsi Papua Barat memang terkendala karena ketua satgas sebelumnya telah pensiun, namun Pj Gubernur Ali Baham juga punya memiliki komitmen yang sama dalam penanganan stunting,” paparnya.
Disebutkan juga, penanganan stunting harus segera berjalan kembali di Papua Barat mengingat kementrian kesehatan akan melakukan Survei kembali pada bulan Agustus 2024 mendatang.
“Agustus 2024 akan dilakukan survey kembali dan hasilnya akan keluar bulan Oktober, sehingga waktu kita cukup singkat untuk terus menurunkan angka stunting sesuai target Nasional,” tandas dia. ( redaksi)
