RAGAM  

MRP Usulakn Waterpauw Kembali Jabat Pj Gubernur Papua Barat

banner 468x60

MANOKWARI – Majelis Rakyat Papua (MRP) Papua Barat kembali mengusulkan Komjen Pol (Purn) Drs Paulus Waterpauw, mewakili wilayah Anak adat dari suku Bahamata dan Irarutu untuk melanjutkan tugasnya sebagai Penjabat Gubernur Papua Barat yang saat ini diembannya.

MRP secara kelembagaan akan menyerahkan langsung ke Empat nama calon Penjabat Gubernur Papua Barat di Jakarta, pada Jumat 14 April 2023.

banner 325x300

Hal ini disampaikan Ketua MRP Papua Barat Maxsi Nelson Ahoren (Arfak) di dampingi Ismail Watora Pokja Adat (Irarutu), Anton Rumbruren Pokja Adat (Doreri), Yopi Suwabey Pokja Adat (Kuri Wamesa).

Maxsi Ahoren menuturkan, dalam rapat koordinasi tingkat pimpinan, anggota MRP-Papua Barat mengambil keputusan pokja Adat, Pokja Perempuan dan Pokja Agama, hasilnya direkomendasikan 4 nama yang layak di usulkan adalah :

1.Komjen Pol (Purn) Drs Paulus Waterpauw, mewakili wilayah Anak adat dari suku Bahamata dan Irarutu.

2.Alforns Manibuy, mewakili wilayah adat Kuri Wamesa.

3.Lasarus Indou mewakili wilayah Anak adat Arfak.

4.Robert Rumbekwan mewakili wilayah Anak adat Doreri.

“KeEmpat nama ini adalah anak asli Papua berada di wilayah adat Doberai dan Bomberai yang ada di Papua Barat bukan dari wilayah adat lain,” tegas Maxsi Ahoren kepada sejumlah wartawan, usai rapat di ruang rapat kantor MRP-PB, Selasa (11/04/2022).

Dikatakan Ahoren, Keputusan akhirnya ada pada pemerintah pusat, tidak pada Majelis Rakyat Papua (MRP) Papua Barat hanya mengusulkan Empat nama tersebut dan itu semua sudah melalui rapat, pertimbangan dari 3 Pokja.

“Silahkan saja partai-partai politik mengusulkan nama-nama, akan tetapi ingat tugas MRP lembaga kultur memberikan pertimbangan seperti DPR Papua Barat dan persetujuan di wilayah adat Papua Barat,” terangnya.

Hal ini dilakukan karena sebentar lagi bulan Mei akan berakhir masa jabatannya Penjabat (PJ) gubernur Papua Barat.

“Direncanakan Empat nama yang direkomendasi akan di serahkan kepada Kemendagri Tito Karnavian, Menkopolhukam Mahfud MD dan Kantor Staf Presiden (KSP) Moeldoko, pada Jumat (14/04/2023),” beber Maxsi Nelson Ahoren.

Sedangkan Isu yang berkembang akan ada konflik dikarenakan usulan nama yang di ajukan dari berbagai lembaga dan partai, hingga saat ini Papua Barat tetap aman, kata Maxsi Ahoren, saya yakin dan percaya semua komponen masyarakat yang di Papua Barat sudah bisa menerima dan bijak melihat siapapun nantinya ditunjuk pemerintah pusat yang akan memimpin Papua Barat terpenting anak asli Papua.(*)

banner 325x300

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *