JAYAPURA INFOPAPUA.ID,- Ikatan Alumni Jawa Timur di Papua menggelar webinar dengan judul “Sinkronisasi Peran Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat terhadap Kebijakan Pemerintah Demi Keutuhan Bangsa dengan tema Vaksinasi Covid 19 Dalam Kacamata Iman Kristiani” di Kota Jayapura, Sabtu (21/08).
Webinar menghadirkan Keynote Speaker Pendeta Gilbert Lumoindong, S.Th dengan empat narasumber lainnya yakni drg. Aloysius Giyai, M. Kes, Direktur RSUD Jayapura, Pendeta Lipiyus Biniluk, M. Th, selaku Ketua FKUB Provinsi Papua, Pendeta Jimmy Koirewoa, S. Th, Ketua API Provinsi Papua dan Pendeta MPA Maury, S. Th, selaku Ketua PGPI Provinsi Papua.
Dalam paparannya Pendeta Gilbert menyebutkan jika ada oknum atau kelompok yang masih menolak vaksin di tanah Papua, kelompok ini diyakini ingin memecah belah masyarakat Papua. Apalagi jika isu penolakan vaksin di Papua dikaitkan dengan antikris.
“Vaksin bukan alat setan. Kenapa vaksin ini cepat dibuat? karena saat ini masih di tengah pandemi dan bagaimana pemerintah mau menyelamatkan warganya dari serangan virus corona,” jelasnya.
Ia menyebutkan kelompok yang menolak vaksin dapat dikatakan dengan kalangan kadrun. “Ada juga yang terus menerus menyebutkan dengan melakukan vaksin, lambat laun terjadi genosida di Papua. Ini semua adalah tak beralasan dan Alkitab menyebutkan manusia harus berakal budi dan tak langsung mempercayainya,” jelasnya.
Dirinya juga meyakini oknum atau kelompok yang menyebarkan anti vaksin di Papua diduga untuk menebar kebencian. “Gerakan ini sangat paham, bahwa orang Papua sangat sensitif jika bicara Tuhan, apalagi jika dikatakan vaksin dikaitkan dengan antikris,” jelasnya.
Pendeta Gilbert meyakini vaksinasi bukan barang yang aneh di tengah masyarakat saat ini. Apalagi sejak lahir, manusia sudah mendapatkan vaksinasi bermacam-macam, seperti misalnya BCG, polio, hingga vaksin lainnya.
“Jadi, vaksin ini bukan kuasa kegelapan maupun buatan setan, bukan juga dari negeri antah berantah dengan kode-kode 666 yang banyak disebarkan oleh kelompok tertentu. Jadi, mari kita vaksin untuk mencegah penyebaran COVID-19,” jelasnya.
Sementara itu, Pendeta Lipiyus menyebutkan virus COVID-19 ini pasti dalam kontrol Tuhan.
“Dengan adanya pandemi ini, banyak umat kita yang haus akan firman Tuhan. Kami tetap mengimbau masyarakat tetap berdoa setiap saat dalam menghadapi pandemi ini. Saya pun banyak berdoa agar Tuhan memberikan pertolongan kepada kita semua,” katanya.
Kurang Sosialisasi
Lipiyus mengakui banyaknya warga masih menolak vaksin dikarenakan minimnya sosialisasi dari pemerintah atas manfaat vaksin yang diberikan.
“Pemerintah belum terang-terangan terbuka dengan setiap komunitas yang ada, sehingga banyak masyarakat yang menerima informasi soal vaksin justru lewat media sosial atau grup whatsapp,” jelasnya.
Menurut tokoh agama asal Pegunungan Tengah Papua itu, hingga kini tak ada upaya pemerintah menggandeng para pendeta ikut melakukan sosialisasi vaksinasi di tengah jemaatnya.
“Kesalahan bukan pada pendeta, karena pendeta tak pernah dilibatkan dalam sosialisasi ini. Pemerintah merasa penting. Jika pendeta dilibatkan, maka pendeta bisa bicara di mimbar dan saya tak lihat itu,” ujarnya.
Lipiyus menyebutkan walaupun ada 1-2 orang komitmen ikut melakukan sosialisasi vaksinasi dengan fasilitas yang ada, misalnya lewat zoom, media sosial yang dimilikinya dan lain sebagainya.
“Hamba Tuhan ini sangat paham apa yang ingin disampaikan kepada akar rumput. Tapi, bagaimana jika mereka tak memiliki fasilitas dan informasi penting pemerintah soal vaksin? Tak mungkin para pendeta hanya mengajak saja, tanpa dilengkapi data soal Covid-19 atau vaksinasi,” katanya.
Lipiyus berharap pemerintah dapat segera membangun komunikasi lintas agama, agar para tokoh ini memahami betul gerakan untuk sosialisasi vaksinasi kepada jemaatnya masing-masing.
OAP dan Hamba Tuhan Positif Covid-19
Aloysius Giay, Direktur RSUD Jayapura menyebutkan menurut WHO, vaksinasi adalah pilihan hak asasi manusia dan bukan diwajibkan. Vaksin juga tak boleh ada pemaksaan.
“Tapi orang lain yang kita jumpai memiliki hak hidup sehat dan yang diminta di sini adalah kita ataupun orang lain jangan sampai jadi sumber penularan orang lain, sebab orang lain perlu hidup sehat, sehingga tak jadi penular,” katanya.
Data yang dimilikinya, sejak Januari hingga Juni, pasien COVID-19 yang dirawat di RSUD Jayapura, lebih banyak orang asli Papua (OAP) dibandingkan non OAP.
Datanya itu OAP ada 30 orang dengan rincian laki-laki 18 orang, 12 orang perempuan. Sementara non OAP yakni 23 orang yakni laki-laki 11 orang dan perempuan 12 orang.
“Artinya OAP yang tak percaya adanya COVID-19, buktinya ada pasien OAP yang dirawat di rumah sakit. Jadi, jangan lagi beranggapan percaya hoaks, bahkan sering menyebutkan bahwa virus ini kebal terhadap OAP. Ini tak benar. Kondisi riil, ada juga hamba Tuhan yang dirawat akibat Covid-19. Tapi datanya belum lengkap saya terima,” katanya.
Alo menjelaskan pasien COVID-19 yang meninggal kebanyakan adalah mereka yang belum di vaksin dan memiliki penyakit komorbid.
“Sosialisasi harus dilakukan semua pihak, termasuk masyarakat menerapkan prokes,” katanya.
Vaksinasi di Papua
Ia berharap vaksinasi yang dilakukan di Papua disesuaikan dengan kearifan lokal setempat. Sebab pemahaman masyarakat di Jawa berbeda dengan di Papua atau di tempat lainnya. “Harapannya dengan kearifan lokal yang dipahami, maka wajib vaksin dapat dilakukan. Untuk menjadi pemahaman bersama, sampai saat ini saja perilaku hidup bersih dan sehat di tengan masyarakat Papua masih sangat minim, bagaimana mau diberitahu soal vaksinasi lagi, jika tak dibarengai dengan pemahaman lainnya,” jelasnya.
Jikapun saat ini ada orang yang setelah vaksin meninggal ataupun cacat, itu adalah kondisi riil yang terjadi. “Jika ketakutan berlebih soal hoaks vaksin dan memiliki penyakit bawaan, saya anjurkan untuk melakukan medical cekbup terlebih dahulu, baru minta rekomenddasi dokter yang bersangkutan apakah bisa vaksin atau tidak,” katanya.(Redaksi)
