MANOKWARI Infopapua.id,- Penjabat Gubernur Papua Barat, Komjen Pol (Purn) Drs. Paulus Waterpauw, M.Si menyebutkan upaya pencegahan korupsi sangat penting untuk mengurangi tindak pidana korupsi. Apalagi korupsi merupakan kejahatan luar biasa yang dampaknya dirasakan generasi penerus bangsa.
Untuk mencegah terjadinya korupsi, ia meminta seluruh pejabat daerah menanamkan semangat nasionalisme yang positif dan mengutamakan pengabdian pada bangsa dan negara .
“Seluruh pejabat harus mematuhi pola hidup sederhana dan memiliki tanggung jawab yang tinggi, serta menciptakan aparatur yang jujur serta disiplin kerja yang tinggi,” katanya dalam rapat koordinasi pemberantasan korupsi terintegrasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Auditorium PKK Arfai, Manokwari pada Rabu (8/6/2022).
Sesuai hasil pemetaan Pengawasan Inspektorat Papua Barat bahwa areal sarang korupsi terdapat pada perijinan, hibah dan bantuan sosial, kepegawaian, pendidikan dan dana desa.
Harapannya, semua pemetaan itu jangan sampai terjadi Papua Barat. Untuk itu, para pejabat dan kepala pemerintahan bekerja dengan baik, benar dan disiplin, taat azas untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Papua Barat yang lebih baik.
“Saya sering ingatkan bahwa keberhasilan tugas mengamalkan berbagai kebijakan negara kuncinya hanya satu yakni penyelenggara negara harus taat dan memegang teguh norma-norma Pancasila,” katanya.
Lima sila bagi seorang penyelenggara adalah mutlak adanya, karena mulai dari ketaatan kita pada Tuhan hingga memberikan rasa keadilan bagi masyarakat itu semua ada di tugas dan tanggungjawab penyelenggara.
“Kita yang punya rakyat, kita hadir untuk itu. Kita yang punya perencanaan dan kita juga yang punya penganggaran. Kalau kita semua bekerja dengan hati, dengan sungguh-sungguh dan jujur, maka rakyat akan merasakan kehadiran negara. Mereka akan cinta negara, cinta dengan pemerintah. Tapi, jika penyelenggaran tidak taat azas, semaunya saja, suka dengan suka saja, maka rakyat tidak akan senang dengan pemerintah,” katanya.
*Membangun Papua*
Kata penjabat gubernur, komitman membangun Papua dan Papua Barat sering disebutkan dari aspek pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan.
“Saya katakan, semua itu hanya satu jawabannya yakni tertibkan dulu penyelenggara negara karena penyelenggara negara yang tegak lurus memegang norma Pancasila. Jia ini sudah diterapkan, makanegara aman, rakyat akan senang, karena kita berpihak pada rakyat,” jelasnya
*Dukung KPK*
Ia meminta seluruh kepala daerah di Papua Barat mendukung kebijakan pemerintah dan bersama KPK dengan mengawal agenda pembangunan yang sudah digarisbawahi presiden, pimpinan kementerian.
“Sesama penyelenggara negara, harus menindaklanjuti apa yang menjadi kebijakan. Kalau bisa dari hari ke hari, kita buat masyarakat senyum senang akan kehadiran kita. Mari kita membangun PB dengan hati dan mempersatukan dengan kasih menuju masyarakat yang aman sejahtera dan sentosa,” katanya.
Ditempat yang sama, Wakil Ketua KPK, Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H menjelaskan tindak pidana korupsi diatur dalam peraturan perundang-undangan. Dimana tugas KPK terdiri dari pencegahan, koordinasi, monitoring, supervisi, penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan dan pelaksanaan penetapan hakim dan putusan pengadilan.
Tugas tersebut dapat dikerucutkan menjadi dua yaitu pencegahan dan pemberantasan penindakan. Jadi KPK hadir untuk memperbaiki sistem.
Untuk pencegahan, pihaknya meminta pemerintah daerah melakukan koordinasi dan pembagian tugas.
“Tugasnya harus dibagi secara jelas, siapa yang melakukan pencegahan dan siapa yang melakukan pemberantasan. KPK itu sahabat bagi semua, untuk itu mari kita bekerja bersama memperbaiki sistem yang kurang menjadi baik,” jelasnya. (al)
