JAKARTA Infopapua.id —Ketua Dewan Pers, Prof Azyumardi Azra, menegaskan peran Dewan Pers
terhadap kekuasaan. Dewan Pers diharapkan bisa bersikap kritis pada pemerintah.”Dewan
Pers itu mitra pemerintah. Kita ingin Dewan Pers bisa menjadi mitra krtitis,” kata Prof Azra
yang menjadi pembicara kunci dalam seminar di Hall Dewan Pers Jakarta, Jumat (3/6).
Seminar ini dihadiri oleh para praktisi humas/public relation Rembuk (PR Rembuk) yang
dipimpin oleh Maria Wongsonegoro.
Menurut Prof Azra, pers perlu mendukung kebijakan positif dari pemerintah. Namun jika
dirasakan ada kebijakan pemerintah yang tidak tepat, kewajiban bagi pers untuk memberi
masukan. Ia menambahkan, Dewan Pers tidak mungkin bisa sendirian untuk memberi kritik
atau masukan pada pemerintah. Bagaimanapun, itu perlu kerja sama banyak pihak. Dengan
begitu, perbaikan kondisi bangsa akan lebih bisa terlaksana.
Mantan rektor Universita Islam Negeri itu mengaku prihatin
atas banyaknya media abalabal saat ini. “Medianya abalabal, penulis abal-abal,
terkadang isinya juga abalabal. Ini yang membuat repot
banyak pihak,” ujarnya.
Jurnalisme, papar Prof Azra, haruslah berkualitas. Dengan begitu, maka beritanya akan kredibel dan akuntabel atau
dapat dipertanggungjawabkan.
Anggota Dewan Pers, Asmono Wikan, yang menjadi pembicara menjelaskan semakin banyak sengketa pers atau pemberitaan yang diadukan
ke Dewan Pers, maka hal itu menunjukkan keberhasilan eksistensi lembaga tersebut.
“Artinya, publik mengakui keberadaan Dewan Pers,” ungkapnya. Ia mengutarakan, saat ini
tak kurang dari 47 ribu media ada di Indonesia, baik yang profesional maupun yang abalabal. Dari jumlah itu, 43 ribu diantaranya media daring. Untuk itu, ia berpesan agar
masyarakat memahami keberadaan
atau kualitas media yang ada.
“Jika publik sudah tahu media yang tidak berkualitas, ya beritanya tidak usah
dipercaya. Masih banyak publik yang percaya pada media yang tidak
kredibel,” kata dia.
Anggota Dewan Pers lainnya, A Sapto Anggoro, dalam seminar tersebut menuturkan, kalau ada
media yang melakukan kritik pada pemerintah, itu bukan bentuk
keusilan.
“Kritik itu dilakukan pers dalam rangka menjalankan UU nomor 40/1999 tentang Pers. Tugas Dewan Pers itu antara
lain memang memberikan informasi, pendidikan, kontrol sosial, dan hiburan,” paparnya.
Dewan Pers, kata Sapto, juga berkepentingan mengembangkan kemerdekaan pers dan
meningkatkan kehidupan pers yang independen. (redaksi)
.
