banner 728x250

Kumpul Sejumlah Pejabat, Pj Gubernur Papua Barat Cari Solusi Penyelesaian Masalah

Penjabat Gubernur Papua Barat, Komjen Pol (Purn) Drs. Paulus Waterpauw. M.Si saat melakukan pertemuan dengan sejumlah pejabat dilingkup Pemprov Papua Barat/ ( Foto : Tim Media)
banner 120x600
banner 468x60

MANOKWAKRI Infopapua.id, – Penjabat Gubernur Papua Barat, Komjen Pol (Purn). Drs Paulus Waterpauw mengumpulkan para kepala bagian dan kepala biro pada pemerintahan setempat.

Pertemuan untuk pertama kalinya ini dilakukan usai serah terima jabatan Paulus Waterpauw kepada Gubernur dan Wakil gubernur Papua Barat, Dominggus Mandacan-Mohamad Lakotani yang dilaksanakan di Auditorium PKK Arfai Manokwari, Jumat pagi 20 Mei 2022.
Dalam pertemuan di Swissbell Hotel Manokwari, Jumat malam, Paulus menekankan ada 5 pesan Presiden Jokowi kepada Mendagri untuk para penjabat gubernur.

Ke-5 program tersebut yang paling utama adalah menjaga stabilitas politik, pemerintahan dan keamanan.
“Tanpa adanya stabilitas politik, pemerintahan dan keamanan, semua program akan sulit dieksekusi. Namun sebaliknya, jika politik keamanan terjaga, pemerintah akan berlangsung dengan baik,” jelas Paulus dalam pertemuan itu.

Hal lainnya yang harus segera dilakukan dalam kepemimpinannya di Papua Barat adalah mengambil kebijakan penanganan pandemi Covid-19 dan melaksankannya dengan upaya-upaya yang riil
Lalu, program pemulihan ekonomi di daerah masing-masing dilakukan dengan mempercepat realisasi APBD dengan menstimulus kepada pihak swasta. “Tanpa peran pihak swasta hanya mengandalkan APBD, tidak akan bisa maksimal. Jadi peran swasta adalah kunci,” kata Paulus.
Hal lainnya adalah percepatan peningkatan peran pendidikan, infrastruktur dan kesehatan, termasuk stunting yang masih ada di Papua Barat.

“Kami juga akan melakukan sosialisasi daerah otonomi baru (DOB) dan otonomi khusus (Otsus), sesuai dengan amanat UU nomor 2/2021 tentang perubahan kedua undang-undang
No 21/2021 tentang Otsus pasal 76 yang diamanatkan bahwa pembentukan DOB di Papua dapat dilakukan bersifat Bottom Up ataupun Top Down,” jelas Paulus.

Dalam pertemuan itu, Karo Umum Setda Provinsi Papua Barat Orgenes Ijie menjelaskan untuk situasi keamanan, jika dikaitkan dengan peristiwa Maybrat yang terjadi belum lama ini dan mengakibatkan 6 prajurit TNI gugur sia-sia, menandakan bahwa Papua Barat berlum aman.

“Kemudian sampai saat ini, penyerapan anggaran APBD baru 15 persen. Termasuk dalam pembagian anggaran harus berimbang,” katanya.
Sedangkan untuk tingkat kemiskinan di Papua Barat masih dikategorikan sebagai kemiskinan ekstrem.
“Kami harapkan untuk sosialisasi DOB yang penuh makna dari Bapak Gubernur,” katanya.

Hal lainnya yang disampaikan oleh Orgenes adalah masih adanya kendala dalam disiplin pemerintahan, permasalahan tanah rumah dinas gubernur hingga formasi khusus hakim untuk anak asli Papua.

Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir
Sedangkan Karo Pemerintahan Setda Provinsi Papua Barat, Agus Rumbino menjelaskan ada 4 kepala daerah yang tahun ini masa jabatannya berakhir yakni Tambrauw yang berakhir 22 Mei, lalu 3 daerah lainnya, masa jabatan kepala daerah berakhir pada 22 Agustus yakni Kabupaten Sorong dan Maybart, serta Wali Kota Sorong akan berakhir masa jabatan 30 Agustus 2022.
Kemudian, setiap tahun dilaksanakan raker bupati/wali kota dan tahun ini akan dilaksanakan di Teluk Wondama.

Sedangka penyampaian Asisten II Setda Provinsi Papua Barat, Melkias Werinussa menjelaskan isu pertambangan rakyat harus diatur secara baik.
“Papua Barat mempunyai Kawasan ekonomi dan industri yang ingin ada keseriusan dari pemerintah pusat,” ujarnya.

Kemudian untuk even internasional, Papua Barat ditunjuk sebagai tuan rumah pelaksanaan Woman20 (W20) dan Youth20 (Y20) yang nantinya hasil rekomendasi akan dibawa pada pelaksanaan ke G20.

Pelaksanaan W20 akan berlangsung pada 7 – 9 Juni 2022. Sementara Y20 tanggal 17 – 19 Juni 2022.
‘Untuk W20 direncanakan ada 5 istri kepala negara dan sebagia besar mengikuti kegoatan tersebut secara virtual,” katanya.

Dalam pertemuan itu juga dibahas soal peraturan gubernur no. 4/2022 yang baru saja dikeluarkan tentang perubahan terhadap kedinasan, di mana ada beberapa dinas, salah satunya adalah Dinas PUPR yang dibagi menjadi 2 dinas, sehingga jika tidak dilakukan pelantikan pejabatnya, penyerapan anggarannya akan sulit dilakukan
Terkait.

Hadir pula dalam kegiatan tersebut Kabag Protokol Setda Papua Barat, Helen F.D. (*)

banner 325x300

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.