Jayapura Infopapapua.id, — Kesan tidak terurus langsung terlihat begitu memasuki Kawasan Pasar Rakyat di PLBN Skouw, Kota Jayapura Papua.
Sampah berserakan, ludah pinang mewarnai lantai serta banyak kios yang masih tutup.
‘’Pasar selama ini dikelola oleh BNPP tapi setelah kita serahkan penyerahan ke provinsi dia terbengkalai,’’ ujar Kepala PLBN Skouw Yan Numberi, Senin (15/11/2021) di Pasar Rakyat Skouw.
Pasar tersebut menurut Kepala PLBN Skouw Yan Numberi dibangun dengan konsep modern, yang dilengkapi dengan rumah ibadah masjid dan gereja, ruang pertemuan, food court, teater mini, dan ruang terbuka hijau dan menjadi ikon perbatasan.
‘’Pasar ini harusnya tetap dirawat, digunakan untuk kepentingan bersama di mana peningkatan ekonomi kerakyatan dapat dimulai dari pos lintas batas negara dengan pasar modern,’’ jelasnya di Skouw, Senin (15/11/2021).
Sejak Pandemi Covid-19 pintu masuk di PLBN ditutup sehingga warga PNG khususnya yang tinggal di Kota Vanimo tidak bisa lagi berbelanja ke Pasar Rakyat, mengakibatkan banyak kios yang tutup karena kurangnya pembeli.
Saat ini kata Numberi Pasar Rakyat dikelola oleh Pemda Provinsi Papua melalui Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, UMKM dan Tenaga Kerja.
Sebelumnya, selama setahun Pasar Rakyat dikelola oleh BNPP bersama dengan rumah ibadah, dan sejumlah bangunan lainnya, namun Oktober 2020 atas permintaan Pemda Provinsi Papua pengelolaan pasar tersebut diserahkan ke Pemda Provinsi dan pada April 2021 dilakukan penyerahan secara tertulis.
Dikatakan, saat dikelola BNPP sebanyak 60 tenaga kerja cleaning service melakukan pembersihan dan perawatan pasar dan kawasannya sehingga saat itu sangat bersih.
Banyak wisatawan yang berkunjung ke perbatasan akan singgah di Pasar Rakyat untuk kegiatan berbelanja, atau sekadar jalan-jalan menikmati suasana yang nyaman atau melakukan ibadah sholat. Namun setelah dilakukan penyerahan asset ke Pemda maka dana pembersihan pun dihentikan dari BNPP.
Deputi II BNPP Komjen Pol Paulus Waterpauw melihat tidak terurusnya pasar tersebut karena terkendala pada penyerahan asset. ‘’Pihak Pemprov mengatakan mereka belum menerima berita acara penyerahan, sementara data di BNPP sudah dilakukan dua kali penyerahan pertama pada Oktober 2020 dan kedua penyerahan secara tertulis pada April 2021,’’ jelasnya.
Kondisi yang terjadi di Pasar Rakyat tersebut kata Komjen Waterpauw sudah dilaporkan ke Mendagri, Ses Mendagri dan para Deputi di BNPP.
Nantinya, kata Komjen Waterpauw persoalan Pasar Rakyat Skouw akan diklirkan, keputusannya bisa saja dikelola oleh Pemda atau bisa juga dikembalikan ke BNPP.
‘’Intinya Pak Mendagri, Ses Mendagri, Deputi I dan Deputi III BNPP memiliki semangat yang sama untuk mengembalikan fungsi pasar rakyat tersebut, namun terkait dengan pengelolaan asset negara bisa diserahkan Pemda Papua atau dikembalikan ke BNPP,’’ jelas Komjen Waterpauw. **
