banner 728x250 banner 728x250
HUKRIM  

Aliansi Merah Putih Desak Pemerintah Tetapkan OPM Sebagai Teroris

Alinasi Pemuda Merah Putih Indonesia Provisni Papua, menggelar aksi unjuk rasa di Taman Kota Jayapura (Imbi) Rabu (17/3)/Foto -Redaksi
banner 468x60


JAYAPURA IP , – Puluhan pemuda yang tergabung dalam Alinasi Pemuda Merah Putih Indonesia Provisni Papua, menggelar aksi unjuk rasa di Taman Kota Jayapura (Imbi) Rabu (17/3) siang, unjuk rasa tersebut tidak dilakukan untuk mendorong pemerintah pusat menganggapi perkembangan isu yang berdampak panjang bagi kesejahteraan masyarakat bahkan stabilitas keamanan di Provisni Papua.


Ketua Aliansi Pemuda Merah Putih Indonesia Provisni Papua, Ali Kabiay, yang ditemui usai melakukan unjuk rasa menjelaskan ada 10 poin pernyataan sikap yang nantinya akan di teruskan ke DPR RI Komisi 1, Menkopolhukam, Polda Papua dan DPR Papua.

banner 325x300


Ia pun menjelaskan 10 poin pernyataan sikap yakni mendukun kebelanjutan otonomi khusus untuk kesejahteraan masyarakat Papua, meminta KPK untuk melakukan pemeriksaan di Papua, lantaran banyak indikasi korupsi, mendukung pemekaran dan daerah otonomi baru di Papua, menaikan status teroris bagi OPM, hingga melakukan pemeriksaan terhadap ketua MRP terkait anggaran RDP yang dipergunakan termasuk hasil rapat dengar pendapat (RDP) yang dilakukan di tiga wilayah adat.

“Banyak dinamikan yang terjadi di Papua, olah karena itu kami sebagai aliansi Pemuda Merah Putih Indonesia Provisni Papua berhak menyuarakan hal ini, untuk menjadi perhatian semua pihak, khususnya pemerintah pusat,” tegasnya.
Ali merincihkan, keberlangsungan otsus dan pemekaran daerah otonomi baru di Provisni Papua sangat berpengaruh, oleh karena itu aliansi pemuda marah putih Indonesa sangat mendukung.

“Kami mendukung otsus dan pemekarana daerah otonomi baru, karena itu dapat merangsang kemajuan di setiap daerah,” tegasnya.
Sementara status OPM menjadi teroris, lanjut Ali harus di berlakukan secepatnya mengingat aski-aksi yang dilakukan sudah sama sepeti terori, dari penggunaan senjata api, pengancaman, pembunuhan sampai dengan penyanderaan.“Kami meminta teroris harus di cap bagi OPM. Dan kami meminta kepada Komisi I DPR RI, bahkan kami akan mengirim pernyataan sikap,” tegasnya.
(Redaksi)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.