JAYAPURA IP,- Walikota Jayapura, Benhur Tomi Mano, akhirnya angkat bicara terkait munculnya sejumlah aksi menolak otonomi khusus, pemekaran wilayah serta kehadiran TNI-Polri di Papua, sebagai kade Pamong, Ia menila sah-sah saja melakukan penolakan namun yang perlu didiingat Negara mempunyai sistem dan alat yang tak bisa di lawan.
“Saya seorang pamong praja ingin memberi pencerahan ,saya membaca di media akhir akhir ini, trend yang terjadi , menurut hemat saya, silahkan saja yang menolak otsus atau pemekaran wilayah, maupun TNI,POLRI dari Papua. saya mau katakan , tapi mereka tidak bisa melawan negara , saya belajar ilmu pemerintahan di APDN, IIP, , karena negara memiliki alat negara yang bisa memaksakan siapapun untuk tunduk dan patuh pada negara,” ujar BTM di Jayapura, Sabtu (27/2/2021).
BTM yang sudah memimpin Kota Jayapura selama dua periode ini megakui dari hasil pertemuannya dengan Kementrian Dalam Negeri, diketahui jika revisi otonomi khsusus sekarang sementara di revisi oleh Pansus DPR RI Otsus Papua, sementara Kementrian dalam negeri tengah menyiapkan 2 RPP.
“Perbincangan saya dengan dirjen otda kementrian dalam negeri, dan untuk diketahui, draf revisi otsus sekarang di DPR sementara revisi di DPR RI lewat pansus revisi otsus papua, dan kemendagri sedang menyiapkan 2 RPP sebagai penjabaran dari revisi otsus yaitu : 1. RPP tentang pemekaran wilayah , dimana pemerintah dapat melakukan pemekaran tanpa melalui syarat syarat otsus maupun undang undang pemerintah daerah. 2.RPP tentang mekanisme, tata kelola dana otsus, penggunaan hingga akuntabilitas, bahkan hingga hal hal teknis, ” ujar kader pamongprraja sejati ini. (redaksi)
