Ulah KKB, Layanan Publik Secara Daring di Puncak Gagal Terlaksana

Base Transceiver Station (BTS) yang telah ludes di bakar KKB/Foto-Ist.
banner 468x60

JAYAPURA IP, , –  Dampak dari aksi kelompok bersenjata yang membakar fasilitas Palapa Ring di Kabupaten Puncak , Papua, berdampak pada pelayanan publik. Layanan pemerintahan dan pendidikan secara daring di tengah pandemi Covid-19 tak bisa dilaksanakan.

Hal ini disampaikan Bupati Puncak Willem Wandik saat ditemui di Jayapura, Papua, pada Selasa sore (12/1/2021).

banner 325x300

Willem mengatakan, pembakaran fasilitas Palapa Ring yakni BTS 4 dan BTS 5 sangat berdampak bagi masyarakat setempat. Sebab, masyarakat kembali mengalami kesulitan mengakses internet seperti zaman dulu.

Ia menuturkan, Pemda Puncak sudah berencana melaksanakan kegiatan belajar dan layanan pemerintahan secara daring dengan memanfaatkan fasilitas Palapa Ring tersebut. Diketahui fasilitas tersebut baru diresmikan pada Desember 2020 lalu.

“Saya sangat sedih dengan aksi pembakaran dua BTS ini. Rencana kami untuk melaksanakan pelayanan publik via daring gagal terlaksana. Masyarakat Puncak tak bisa mengalami kemajuan akibat aksi ini, ” ungkap Willem.

Ia berpendapat, sebaiknya Kementerian Komunikasi dan Informatika memindahkan lokasi kedua BTS dari lokasi yang rawan gangguan keamanan ke tempat yang lebih aman dan dekat dengan aparat keamanan.

“Kami berharap adanya evaluasi untuk pemasangan fasilitas Palapa Ring di Puncak. Sebaiknya melibatkan Pemda setempat dan aparat keamanan sebelum pemasangan BTS, ” tambahnya.

Ia juga berharap kelompok bersenjata jangan melampiaskan aksinya dengan menyerang fasilitas telekomunikasi. Sebab, masyarakat di era kini sangat membutuhkan jaringan telekomunikasi yang memadai untuk beraktivitas.

Sementara itu Kapolres Puncak Kapolres Puncak, Ajun Komisaris Besar Dicky Hermansyah Saragih di Jayapura mengatakan, pihaknya masih menyelidiki kelompok kriminal bersenjata yang terlibat dalam aksi pembakaran dua BTS. Sebab, terdapat banyak kelompok di Puncak seperti Goliat Tabuni, Militer Murib dan Lekagak Telenggen. “Kami akan memeriksa sejumlah pihak yang memasang fasilitas dua BTS tersebut. Tujuannya untuk mengetahui apakah terpasang kamera CCTV di dua fasilitas tersebut, ” kata Dicky. (redaksi)

banner 325x300

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *