JAYAPURA IP,- Jika hari ini kita melihat, demo penolakan Omnibus Law, disejumlah daerah ada yang ricuh, hal ini justru berbeda di Kota Jayapura, aksi demonstrasi yang dilakukan ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa dan Pemuda Kota Jayapura menggelar aksi demonstrasi menolak pengesahan Omnibus Law di depan Gedung DPRD Provinsi Papua, pada hari Kamis (08/10/2020) siang, berjalan aman dan lancar hingga selesai.
Dalam aksinya tersebut, aliansi mahasiswa dan pemuda meminta kepada Presiden Joko Widodo untuk menerbitkan Perppu demi membatalkan UU Cipta Kerja yang telah disahkan DPR RI dalam sidang paripurna, hari Senin kemarin.
Salah satu koordinator aksi dari GMKI Kota Jayapura, Viktor Tibul mengatakan, aksi demonstrasi hari ini adalah panggilan sebagai rakyat Indonesia yang merasa hajat hidupnya akan semakin dirugikan melalui Omnibus Law ini.”Kami akan mengawal dan menuntut Pemerintah Indonesia agar membatalkan UU ini melalui Perppu yang diterbitkan oleh Presiden,” ungkap Viktor Tibul.
Ia juga mendesak kepada pemerintah daerah, baik itu Gubernur, Bupati/Walikota, dan DPRD Provinsi mau pun Kabupaten/Kota agar aspirasi ini dapat dilanjutkan kepada Presiden.
Selain berorasi, aliansi mahasiswa dan pemuda juga melakukan aksi pembakaran salinan draft Omnibus Law sebagai bentuk mosi tidak percaya. Selanjutnya, abu dari salinan draft UU yang dibakar ini akan diserahkan kepada DPRD Papua untuk diteruskan ke DPR RI.
Aksi penolakan UU ini rupanya disambut oleh Wakil Ketua DPRD Papua, Yunus Wonda, yang langsung menemui para demonstran di lapangan. Dalam kesempatan orasinya, Yunus mengatakan kalau dirinya beserta seluruh anggota DPRD Papua juga ikut menolak pengesahan UU ini.”DPRD Papua sudah pasti akan menolak Omnibus Law. Karena itu sudah pasti akan merugikan rakyat yang ada di atas tanah ini,”.
Politisi Demoktat ini juga berjanji akan membawa seluruh tuntutan ini ke pemerintah pusat bahwa seluruh masyarakat yang ada di Papua menolak.”Mahasiswa dan pemuda adalah agen perubahan, jadi kami mendukung dan akan selalu bersama-sama sepakat untuk menolak,”
kata Yunus. (Redaksi)
