JAYAPURA IP– Forum Pengangguaran Kabupaten Kepulauan Yapen mempertanyakan, hasil pertemuan pada 6 Agustus lalu, saat melakukan aksi di Gedung DPRD Yapen yang di terima langsung oleh Ketua DPRD Yapen dan beberapa anggota DPRD Yapen guna mempertanyakan hasil CPNS formasi 2018, namun hingga saat ini belum ada jawabannya.
“kita minta waktu tiga hari untuk di jawab aspirasi terkait Undang-undang Otsus 2001 Pasal 21 tentang 80 : 20 persen untuk penerimaan CPNS 2018, harus dapat di tinjau kembali”.tandas Elon Mbaubedari Ketua Koordinator Forum Pengangguaran Kabupaten Kepulauan Yapen. Kamis (10/9/2020).
Dikatakan, selaku anak asli Papua, Elon sangat meminta agar, Pemerintah Daerah melalui Dinas terkait dapat meninjau kembali hasil tes CPNS 2018.
“perhatikan kami putra putri papua, sudah banyak dan lama yang telah bekerja sebagai honorer dan kontrakan, namun saat tes CPNS tidak lulus, kapan kami di terima jadi ASN di Daerah ini, padahal kami sudah mengabdi lama”.
Elon tambahkan, aksi selanjutnya yang akan di lakukan adalah melakukan aksi demo kembali namun tidak di berikan ijin dari pihak Kepolisian.
“kami ada kasih masuk surat ijin demo lagi di pihak keamanan, namun di sesalkan tidak di berikan ijin, demo yang akan di laksanakan bukan demo anarkis, kami ingin mempertanyakan hasil dari aspirasi kami yang di sampaikan kepada DPRD Yapen”. (eman)
