JAYAPURA IP,-Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Papua telah mengusulkan penambahan dana untuk pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang akan digelar 9 Desember 2020 di 11 Kabupaten di Papua, pasalnya dari Rp. 16 miliar yang diusulkan baru terealisasi Rp .5 Miliar, sehingga baru kurang Rp.16 miliar.
“Dari Rp.16 miliar yang kami usulkan itu, hanya diberikan Rp 5 miliar. Jadi, masih kurang Rp.11 miliar, sehingga kami usulkan agar ada tambahan anggaran,” ujar Ketua KPU Papua Theodorus Kossay usai rapat dengar pendapat bersama Dewan Perwakilan Rakyat Papua, Rabu, (22/7).
Dikatakan, pengusulan penambahan anggaran untuk membantu pelaksanaan pilkada 11 kabupaten di Papua, karena anggaran yang diberikan Pemprov Papua kepada KPU Papua sebesar Rp 5 miliar itu, dirasakan tidak cukup dengan melihat kondisi geografis, pandemic Covid-19 dan kegiatan KPU Papua.
“Sebelumnya anggaran yang di usulkan sebesar Rp 35 miliar pada Pilkada 11 kabupaten di Papua. Namun, setelah ada rasionalisasi akhirnya tinggal Rp 16 miliar lebih,” ujarnya.
Menurutnya, sebagian besar daerah di Papua transportasi melalui udara dengan pesawat, dan saat ini tidak berjalan baik karena pandemi covid-19 juga mengantisipasi terjadinya kekacauan atau konflik dalam pesta demokrasi.
“Misalnya ke Waropen atau Supiori, itu pesawatnya dibuka hari Senin dan pulang hari Kamis, pada waktu yang sama Nabire juga pilkada, kita harus ke Nabire dalam waktu yang sama. Harus sewa speedboat yang tentu butuh biaya tidak sedikit,” kata Theodorus.
Lebih lanjut di katakan, KPU Papua juga di dalamnya memberikan bimtek, koordinasi, supervisi, monitoring dengan tujuh devisi yang ada, yakni devisi sosialisasi dan pendidikan masyarakat, devisi hukum, devisi teknis penyelenggara, devisi SDM, devisi keuangan dan devisi logistic.
“Jadi, kalau satu devisi turun di satu kabupaten dengan tahapan yang berbeda, bayangkan itu bisa berapa hari? Keerom bisa pulang balik, tapi jika tempatnya di perbatasan, bagaimana KPU melakukan supervisi. Jadi, KPU harus memberikan edukasi kepada penyelenggara tingkat bawah,”paparnya.
Pihaknya berharap tahapan pilkada di 11 kabupaten dapat berjalan dengan baik, dengan keterbatas anggaran yang ada. Dan jika di suatu tahapan, anggaran tidak ada, pasti dihentikan tahapan.
“Kami mohon kepada DPR Papua dengan mempertimbangkan kondisi dan indicator yang telah kami sampaikan, maka rasionalisasi yang sudah kami lakukan, bisa dianggarkan dalam APBD Perubahan 2019,”imbuhnya.
Sementara itu, Ketua DPR Papua, Jhony Banua Rouw, SE mengatakan, setelah mendengarkan paparan persiapan KPU dalam proses tahapan Pilkada pada 11 kabupaten. KPU masih terkendala penganggaran,
Awalnya DPR Papua menganggap bahwa KPU provinsi bukan penyelenggara, hanya melakukan sosialisasi dan sebagainya. Namun dengan mendengar penjelasan baru di ketahui bahwa KPU Papua juga melakukan supervisi.
Dirinya mengungkapkan kegiatan sosialusasi, supervisi, bimtek dan KPU provinsi menjadi perpanjangan tangan dari KPU Pusat, sehingga semua regulasi lewat KPU provinsi dan KPU provinsi harus melakukan itu kepada kabupaten/kota, sehingga ada pembiayaan yang dibutuhkan oleh KPU Papua.
“Mereka tentu harus datang melakukan sosialisasi dan yang paling penting mereka melakukan supervisi mulai dari awal tahapan yang butuh tenaga, pikiran dan biaya yang besar. Apalagi, kita tahu dengan kondisi Papua yang susah, apalagi dengan Covid-19 ini banyak penerbangan yang dilayani secara reguler,” katanya.
Untuk itu, kata Jhony Banua Rouw, KPU Papua masih sangat membutuhkan biaya dan banyak sekali supervisi yang harus dilakukan, lantaran banyak masalah yang terjadi di tahapan – tahapan itu.
“Kami khawatir ke depan, jika kita tidak menyiapkan biaya yang cukup, waktu pelaksanaan Pilkada 11 kabupaten itu, terjadi masalah di sana. Kadang KPU daerah mungkin melakukan hal yang tidak sesuai aturan, sehingga supervisi ini penting agar kualitas demokrasi atau pemungutan suara terjaga.” Jelasnya.(Redaksi).
