JAYAPURA IP,-Jelang berakhirnya masa otonomi khusus pada 2021 mendatang, Pemerintah Pusat berharap pembahasan dana otonomi khusus harus dilihat dalam perspektif yang rasional tidak hanya politis, dan harus berbasis data.
Hal ini ditegaskan, Tenaga Ahli Deputi 5 Kantor Staf Presiden Republik Indonesia, Laus Rumayom, saat ditemui wartawan di Mapolda Papua, Rabu (8/7).
“Tidak harus otsus dipolitisasi lebih luas lalu diarahkan ke dialog Jakarta dan dialog dialog politis itu memang bagian dari dinamika yang tidak bisa kita hindari, Tetapi linding sektornya adalah para bupati dan walikota baik papua dan papua barat karena mereka pengguna anggaran, mereka yang punya rakyat yang seharusnya mereka bisa memberikan satu laporan kepada presiden,” ujrnya
Dikatakan, Pemerintah daerah,DPRP dan MRP agar dapat menyajikan data terkait pengelolan dana otonomi khuusus selama 19 tahun pelaksanaanya, baik dalam dunia pendidikan, kesehatan, infstruktur, ekonomi masyarakat, maupun hal lainnya, yang berkaitan dengan kebutuhan masyarakat.
“Seperti apa dunia Pendidikan selama 19 tahun, bagaimana pelayanan public daam bidang kesehatan infrastrutur dan kesejahteraan ekonomi masyarakat seperti apa ? tentu ini harus ada datanya, Sehingga kita tidak melihat para perdebatan menolak dan tidak menolak silahkan saja tapikan kita harus punya data dan itulah yang saya minta kepada gubernur, DPR dan MRP tolong sajikan data,” ungkapnya
Menurutnya, otonomi khusus jild I haruslah dilakukan evaluasi secara menyeluruh bagi penyelengara negara di Papua, selain itu tidak ada pendataan yang baik terhadap otsus karena Provinsi tertingga di Indonesia Papua berada pada indeks pembangunan manusia yang rendah dan ini hal yang rasional.
“Sampai sekarang belum ada data evaluasi otsus dimana data yang kita maksud adalah tidak boleh data yang parsial data yang harus terintegrasi misalnya sejauh mana peran DPR melakukan pengawasan dalam 5 tahun terakhir datanya merujuk pada apa ? otsus gagal atau berhasil,” pungkasnya
Ditambahkan otsus harus dilihat dalam perspektif yang rasional tidak hanya politis, politik memang penting bahwa otsus lahir dari sejarah politik itu penting tapi kita juga harus rasional.”Yang dibutuhkan hari ini adalah data maka itu kita butuh 1 data papua untuk bisa melihat kelanjutan daripada kebijakan otsus kedepan seperti apa ?,” terangnya. (Redaksi)
