banner 728x250 banner 728x250 banner 728x250

Staf Ahli Presiden : Otsus Harus Dilihat Secara Rasional Jangan Hanya Politik

Tenaga Ahli Deputi 5 Kantor Staf Presiden Republik Indonesia, Laus Rumayom.
banner 120x600
banner 468x60

JAYAPURA IP,-Jelang berakhirnya masa otonomi khusus pada 2021 mendatang, Pemerintah Pusat berharap pembahasan dana otonomi khusus harus dilihat dalam perspektif yang rasional  tidak hanya politis, dan harus berbasis data.

Hal ini ditegaskan, Tenaga Ahli Deputi 5 Kantor Staf Presiden Republik Indonesia, Laus Rumayom, saat ditemui wartawan di Mapolda Papua, Rabu  (8/7).

banner 325x300

“Tidak harus otsus dipolitisasi lebih luas lalu diarahkan ke dialog Jakarta dan dialog dialog politis  itu memang  bagian dari dinamika yang  tidak bisa kita hindari, Tetapi  linding  sektornya adalah para bupati dan walikota baik papua dan papua barat karena mereka pengguna anggaran, mereka yang  punya rakyat yang seharusnya mereka  bisa memberikan satu laporan kepada presiden,” ujrnya

Dikatakan, Pemerintah daerah,DPRP dan MRP agar dapat menyajikan data terkait pengelolan dana otonomi khuusus selama 19 tahun  pelaksanaanya, baik dalam dunia pendidikan, kesehatan, infstruktur, ekonomi masyarakat, maupun hal lainnya, yang berkaitan dengan kebutuhan masyarakat.

“Seperti apa dunia Pendidikan selama 19 tahun, bagaimana pelayanan public daam bidang kesehatan infrastrutur dan kesejahteraan ekonomi masyarakat seperti apa ? tentu  ini harus ada datanya, Sehingga kita tidak melihat   para perdebatan menolak dan tidak menolak silahkan saja  tapikan kita  harus punya data dan itulah yang saya  minta kepada gubernur, DPR dan MRP tolong sajikan data,” ungkapnya

Menurutnya, otonomi khusus jild I haruslah dilakukan evaluasi secara menyeluruh bagi penyelengara negara di Papua, selain itu tidak ada pendataan  yang baik terhadap otsus karena Provinsi tertingga di Indonesia Papua  berada pada  indeks pembangunan manusia yang rendah dan ini  hal  yang rasional.

“Sampai sekarang belum ada data evaluasi otsus dimana data yang  kita maksud adalah  tidak  boleh data yang parsial data yang  harus terintegrasi  misalnya  sejauh mana peran DPR melakukan pengawasan dalam 5 tahun terakhir  datanya merujuk  pada apa ? otsus gagal atau berhasil,” pungkasnya

Ditambahkan otsus harus dilihat dalam perspektif yang rasional  tidak hanya politis, politik  memang  penting bahwa  otsus  lahir dari sejarah  politik itu penting  tapi kita juga harus rasional.”Yang dibutuhkan  hari ini adalah data maka itu  kita butuh 1 data papua untuk bisa melihat  kelanjutan daripada kebijakan  otsus kedepan seperti apa ?,” terangnya. (Redaksi)

banner 325x300

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.