JAYAPURA IP ,- Asiosiasi Bupati Pegunungan Tengah yang terdiri dari Sembilan kabupaten di wiliayah adat Lapago, meminta kepada Presiden Jokowi dan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian untuk menjelaskan tentang dasar penangkatan Sekretaris Daerah Provinsi Papua, sehingga masyarakat Papua khususnya wilayah Lapago bisa mengetahuinya.
Hal ini ditegaskan, Wakil Ketua Bupati Asiosiasi Pegunungan Tengah Provinsi Papua, Ricky Ham Pagawak kepada wartawan di Jayapura, Rabu (4/11).
“Tentang pengangkatan sekda provinsi papua, kami dari asosiasi bupati pegunungan tengah , saya sebgai wakil ketua, mau menyampaikan beberapa hal, kami memita dengan tegas melalui Mendgri memberikan penjelasan tentang kriteria penangkatan sekda provinsi papua,” tegas Ham
Ham menuturkan, sebagaimana yang diketahui pihaknya, sesuai dalam keputusan tim seleksi adalah menetapkan tiga calon sekda, Papua yakni dimana nomor urut pertama ditempati oleh Doren Wakerkwa, Wasuok Demianus Siep, dan Dance Yulian Flassy.
“Yang menjadi pertanyan bagi kami dan masyarakat wilayah lapago pegunungan tengah, kenapa dengan urutan ke 3, dengan nilai sekitar 72 sekian, bisa diangkat, sementara Pak Doren sebagai salah satu putra terbaik Papua, yang saat ini mejabat sebagai penjabat sekda papua, yang nilainya 80 sekian, itu tidak ditetapkan dalam keputusan Presiden,” ujar Ham.
Bupati Mamberamo Tengah ini meminta, presiden malalui Menteri dalam negeri untuk memberikan penjelasan, karena masyarakat Papua sudah mengetahui bahwa yang akan dilantik sebagai Sekda adalah Doren Wakerkwa.
“Pemerintah pusat, memberikan pendidikan dalam birokrasi yang baik kepada orang Papua, kami ingin belajar, bagaimana kami orang papua bisa maju, kalau cara penialain seperti ini, kalau memang seperti ini, tidak perlu dilakukan seleksi , silahkan tunjuk saja langsung, negara mau tunjuk siapa silahkan,” katanya
Menurut Ham, Papua terdiri dari dua bagian yakni Provinsi Papua dan Papua Barat, sehingga ia minta kepada teman-teman di Papua Barat agar dapat menjadi pemimpin birokrasi didaerahnya, namun yang ditekankan oleh pihakya adalah persoalan nilai bukan soal orang Papua.
“Kita juga mau belajar, kita sudah memenuhi syarat, kami minta agar Presiden dan Mendagri segera memberikan penjelasan, dan harus dijawab, dan tidak akan dilakukan pelantikan, sebelum ada penjelasan,” tandas Ham.
Ham menilai, ada tendensi Politik dibalik pengangkatan Sekda Papua, sebab proses penangkatan Sekda yang menimbulkan pertanyaan, sebab Dance Flassy menempati nomor urut ke 3 dalam hal nilai, namun tiba-tiba diangkat sebagai Sekda.
“Nilainya tertinggi (Wakerkwa-red) , bayangkan kalau orang nomor dua yang naik, kami tidak akan Tanya, tapi ini dari nomor tiga yang naik ini kan menjadi pertanyaan, ini bukan putusan Pemerintah sebagai kader birokrat tetapi ini putusan politik, maka dari tiga bisa naik satu,” tukas Ham.(redaksi)
