TIMIKA Infopapua.id, – Kondisi keamanan di Kabupaten Puncak, yang sejak dua tahun terakhir yakni sejak 2020-2021 kurang kondusif serta persoalan pandemi covid-19 yang melanda seluruh dunia, menyebabkan berbagai program pembangunan fisik,yang sudah direncanakan oleh pemerintah daerah Kabupaten Puncak, belum bisa terlaksana dengan maksimal.
Kondisi ini menyebabkan para kontraktor,sulit untuk melaksanakan kegiatan fisik di Lapangan,karena takut dengan berbagai ancaman kemanan.
Demikian disampaikan Bupati Puncak Willem Wandik,SE.M.Si, untuk menjawab berbagai masukan dari angota Dewan terkait dengan proses pembangunan di Kabupaten Puncak,saat membuka Rapat paripurna pertama Upacara Pembukaan sidang Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Puncak Tahun 2021, masa sidang ketiga tahun 2021, di salah satu hotel di Timika, Selasa 28 september
“Kita bisa saja membuat program-program yang tinggi,besar, banyak, jika tidak dibarengi dengan kondisi keamanan yang kondusif, program tidak akan jalan, pihak ketiga merasa takut untuk kerja di Lapangan,”ungkapnya.
“Daerah Puncak inikan membutuhkan pembangunan infratruktur yang banyak,karena daerah baru dimekarkan, berada di daerah tersulit,terpencil,dan kami sudah mendapatkan dukungan dari Pemerintah Pusat maupun Provinsi melalui dana Otsus,untuk pembangunan jalan dan jembatan,lapangan terbang,namun jika keamanan tidak kondusif,maka kita tidak bisa buat apa-apa,” ujar wandik.
Sehingga Alumi Strata dua Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta ini menghimbau kepada para intelektual, politikus asal Puncak, maupun masyarakat,untuk bersama-sama memberikan jaminan keamanan di Puncak, sehingga pembangunan bisa jalan dengan maksimal.
“kita sama-sama hadirkn sorga di Kabupaten Puncak, ada keamanan yang baik, kedamaian, dengan demikian pembanguhan bisa berjalan dengan baik,masyarakat sejahtera, maka apa yang disebut sorga yang kita impikan itu bisa dinikmati di Kabupaten Puncak,”tuturnya.
Terkait dengan sorotan dari DPRD terkait informasi dana 17 Miliar untuk penanganan Covid-19 yang dipotong dari dana kampoug, Bupati menjelaskan bahwa dana itu tidak ditaruh dalam kas daerah APBD Puncak, sebab dana itu berada di tim Gugus Tugas penanganan Covid-19 Kabupaten Puncak, dan dana itu tidak bisa digunakan sembarang, karena pengawasannya sangat ketat.
“Dana itu ada di tim gugus Tugas, bisa cek disana,kami baru pakai sebagian saja, untuk penanganan covid, banyar honor dokter,medis,karena mereka yang bersentuhan langsung dengan pasien covid, persiapkan rumah sakit untuk ruang isolasi,beli vitamin,rujukan, itu gunakan dana itu,dan pemanfaatan dana itu, sesuai dengan aturan, tidak bisa sembarang,kalau kami gunakan sembarang, sama saja kami gantung leher itu,”tegasnya.
Sementara itu,Ketua DPRD Lukius Newegalen,S.IP juga mendorong agar proses pembangunan tetap dilaksanakan oleh Pemerintah daerah, dirinya juga menyoroti agar para pimpinan SKPD juga lebih banyak berada di Ilaga, sehingga bisa menterjemahkan visi dan misi dari Bupati dan wakil Bupati.
“kita mengerti kondisi di Ilaga soal keamanan dan covid,hanya saja jangan itu menjadi alasan untuk kepala OPD daerah lebih banyak di luar daerah, rajinlah naik ke Ilaga, sehingga masyarakat bisa tahu, dampak dari kehadiran pemerintah daerah,apalagi kita sudah mampu mengatasi covid sudah zona hijau kembali,”ujarnya.
Kader Partai Gerindra ini juga mendorong agar kerja sama antara pemerintah daerah dan DPRD perlu ditingkatkan, terutama terkait dengan program-program yang dilaksanakan di lapangan, sehingga tidak ada rasa kecurigaan antara DPRD dan Pemerintah, sebab DPRD adalah Perwakilan rakyat, yang memiliki fungsi pengawasan.(Diskominfo Puncak)
