Perseteruan dan pernyataan Gubernur Papua Pegunungan John Tabo yang beredar di berbagai platform media sosial mengenai perselisihan dengan wakil gubernur Papua Pegunungan Ones Pahabol menunjukan disharmoni yang begitu fulgar dihadapan publik Papua
Menurut pakar politik sekaligus Direktur Eksekutif MSL Political Consultant and Strategic Campaign, Nasarudin Sili Luli mengatakan
Disharmoni antara kepala daerah dan wakilnya sering kali disebabkan oleh tidak adanya kesamaan visi dan misi saat pencalonan, pembatasan peran wakil oleh kepala daerah, perbedaan afiliasi politik, dan pengaruh elit politik atau kepentingan kelompok.
Selain itu, ambisi dan dorongan politik wakil kepala daerah untuk maju di periode berikutnya juga bisa sering menjadi pemicu
Penyebab utama disharmoni antara Gubernur dan Wakil Gubernur.
Nasarudin mengatakan dalam Proses pencalonan pasangan kepala daerah dan wakilnya sering kali dipasangkan karena pertimbangan pragmatis seperti elektabilitas, bukan karena kesamaan visi dan misi. Hal ini berpotensi menimbulkan konflik saat mereka berkuasa.
berikutnya, pembatasan kewenangan kepala daerah cenderung membatasi peran wakilnya, sehingga wakil kepala daerah hanya berperan sebagai simbol tanpa kewenangan yang jelas istilah masyarakat kita wakil hanya menjadi ban serep.
begitu juga idiologi ,cara pandang dan perbedaan afiliasi politik: Perbedaan latar belakang partai politik dapat menimbulkan gesekan dan perbedaan pandangan dalam menjalankan pemerintahan.
Hal lain juga adalh pengaruh eksternal: Kepentingan elit politik atau kelompok tertentu dapat memicu konflik, terutama jika wakil kepala daerah tidak sejalan dengan kepentingan kelompok tersebut akan menimbulkan ketidak seimbang antara dalam menjalankan roda pemerintahan.
Ada juga unsur ambisi politik: Ambisi wakil kepala daerah untuk maju di pemilihan kepala daerah berikutnya juga bisa menjadi faktor penyebab disharmoni sebab seorang Wakil harus menyiapkan pengaruh dan mengumpulkan sumber daya untuk bisa bertarung pada periode selanjutnya, ini menimbulkan gejolak ada pada internal .
Berikutnya juga ketidakjelasan tugas: Ketidakjelasan mengenai tugas dan tanggung jawab masing-masing pihak juga dapat menciptakan friksi, kadang seorang wakil merasa, hampir semua OPD dikuasai oleh gubernur sedangkan wakil sama sekali tidak punya prangkat dan komando tugas langsung untuk mengeksekusi program yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.
Kondisi ini tampaknya bukan saja terjadi di provinsi Papua Pegunungan,akan tetapi hampir semua daerah mengalami hal yang sama, hanya saja,pertengkaran tidak di publish ke permukaan. Itu sebabnya kadang-kadang kita mendengar ada wakil yang mengadukan gubernur ke KPK atau ada Wakil yang mengundurkan diri ditengah jalan.
Dampak disharmoni Mengganggu stabilitas politik dan pemerintahan di daerah.
Mengakibatkan birokrasi menjadi terpecah belah, yang pada akhirnya merugikan masyarakat. **
