JAYAPURA iNFOPAPUA.ID,- Legislator Papua Thomas Sondegau menanggapi respos pemerintah provinsi Papua yang belum memberikan kepastian dukungan kepada atlet Papua menuju PON XXI Aceh dan Sumatera Utara (Sumut).
Demikian penegasan itu disampaikan oleh anggota DPR Papua, Thomas Sondegau di Jayapura.
“Kalau tidak ada alokasi anggaran untuk mendukung atlet Papua ke PON XXI itu rawan, dan orang dari Provinsi lain akan menertawakan kita, dulu mentang-mentang karena kami ada anggaran sehingga diadakan di Papua seolah-olah bisa dapatkan prestasi.”
Padahal, sesuai jadwal yang telah ditentukan sudah seharusnya atlet Papua mengikuti Training Center (TC) persiapan menuju PON Aceh-Sumut.
Pasalnya, melalui surat Menteri Dalam Negeri nomor 900.1.1/6712/SJ kepada seluruh Gubernur seluruh Indonesia untuk memberikan dukungan anggaran biaya akomodasi atlet dan official.
Dalam surat tersebut pada 9 Oktober 2023 di Istana Merdeka Jakarta, presiden sudah menyampaikan soal dukungan pergeseran dukungan dana dari setiap pemerintah provinsi bagi semua atlet yang akan mengikuti PON XXI.
Thomas menyebut, pemerintah sudah seharusnya telah menyiapkan anggaran tersebut, lantaran waktu yang tersisa semakin dekat.
“Jadi kami meminta kalau bisa kendala yang dihadapi oleh KONI ini jangan dilihat sebagai hal yang biasa-biasa saja. Karena KONI ini yang bentuk adalah negara, dan negara meminta kepada masing-masing provinsi untuk wajib mengikuti kegiatan PON,” tegasnya.
Thomas mempertanyakan sikap Pemerintah Papua yang seolah tidak peka dengan situasi yang dihadapi oleh KONI Papua saat ini. Ia heran kenapa pemerintah lambat mengalokasikan anggaran untuk mempersiapkan atlet Papua menuju PON XXI yang hanya tersisa 156 hari saja.
“Harapan kami soal anggaran untuk KONI jangan pemerintah seolah-olah tidak ada uang. Seharusnya tidak boleh ada uang. Kalau ketika kita tidak ikut PON XXI orang akan bertanya-tanya, tuan rumah di sana mereka mengharapkan Papua untuk ikut serta,” ujarnya.
“Jadi pertanyaan kita kenapa dana hibah bisa dialokasikan ke tempat lain, tapi KONI tidak, padahal itu perlu juga. Jadi mau tidak mau atau suka tidak suka pemerintah harus alokasikan anggaran.”
Ia menyarankan DPR Papua mengajak pemerintah dan KONI untuk membahas perihal tersebut untuk mencari solusi agar secepatnya para atlet bisa mematangkan persiapan menuju PON XXI.
“Harus duduk sama-sama, pemerintah dan DPR. Anggaran itu harus ada sebelum pelaksanaan PON, sehingga KONI bisa mempersiapkan atlet mereka yang harus diberangkatkan dan TC,” katanya.
Ia membenarkan kalau sebelumnya ada anggaran yang diberikan kepada KONI oleh pemerintah. Namun anggaran tersebut sudah diklaim oleh KONI untuk memfasilitasi ratusan atlet dari puluhan cabang olahraga untuk menjalani babak kualifikasi atau Pra-PON tahun 2023 lalu.
Thomas juga menyebut, mengapa pemerintah yang justru memberikan anggaran kepada KONI untuk Pra-PON, sementara untuk tampil di PON XXI dukungan anggaran malah tak ada.
“Kalau pernah ada dana yang dialokasikan ke KONI itu kan yang tahun lalu, yang sekarang ini ada di depan kita ini. Kenapa waktu Pra-PON itu ada anggaran buat atlet kita, tapi kenapa ini justru mau PON yang kegiatan intinya tapi tidak ada anggaran,” ungkapnya.
Ketua Umum KONI Papua, Kenius Kogoya menyebut, pihaknya berencana bakal melakukan pertemuan dengan DPR Papua untuk kembali mendiskusikan perihal dukungan terhadap kontingen Papua.
“Kami juga coba untuk melakukan pertemuan dengan DPR, mungkin habis lebaran nanti kita akan audiens dengan DPR untuk kembali diskusikan kira-kira ada pagu untuk persiapan PON atau tidak, artinya kita perlu mendapatkan kejelasan dari DPR dan pemerintah daerah soal persiapan kita untuk mengikuti PON,” pungkasnya. (redaksi)
