JAYAPURA iNFOPAPUA.ID — Eskalasi kekerasan kembali meningkat di sejumlah wilayah Papua dalam beberapa pekan terakhir. Serangkaian aksi penembakan yang diduga dilakukan kelompok bersenjata menimbulkan korban jiwa dari berbagai unsur, mulai dari penerbang sipil hingga aparat keamanan dan warga masyarakat.
Dua pilot dilaporkan tewas di Kabupaten Boven Digoel. Seorang prajurit TNI menjadi korban dalam insiden di kawasan operasional PT Freeport Indonesia, Mimika. Sementara itu, penembakan terhadap warga sipil terjadi di Kabupaten Puncak Jaya. Rangkaian peristiwa tersebut memicu ketakutan luas, terutama di wilayah pedalaman. Sejumlah tenaga kesehatan dan guru memilih meninggalkan lokasi tugas demi alasan keselamatan. Bahkan Ikatan Pilot Indonesia secara terbuka meminta jaminan keamanan kepada Presiden RI.
Situasi ini kembali memunculkan pertanyaan mendasar: apa akar persoalan Papua yang belum terselesaikan hingga konflik bersenjata terus berulang?
Ketua Dewan Adat Papua Wilayah Tabi, Yakonias Wabrar, menilai bahwa persoalan Papua bukan semata-mata isu keamanan, melainkan juga menyangkut efektivitas implementasi kebijakan pembangunan.
Ia berpendapat bahwa berbagai program pemerintah pusat belum sepenuhnya menyentuh akar persoalan masyarakat di tingkat bawah. Ketidaksinkronan antara kebijakan dan realitas sosial di lapangan, menurutnya, berpotensi menimbulkan kekecewaan yang kemudian dimanfaatkan oleh kelompok bersenjata untuk membangun narasi perlawanan.
Dalam konteks tersebut, Yakonias mempertanyakan optimalisasi peran Komite Eksekutif Papua (KEP). Ia menegaskan bahwa KEP seharusnya menjadi instrumen strategis untuk memantau, mengawasi, dan memastikan program pemerintah berjalan efektif serta benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat adat.
Menurutnya, kehadiran KEP merupakan langkah korektif atas kelemahan sebelumnya, termasuk tidak optimalnya kinerja Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (BP3OKP).
Ia menilai KEP memiliki mandat moral dan struktural untuk menjembatani komunikasi antara pemerintah pusat dan masyarakat adat, sekaligus mengidentifikasi secara dini potensi konflik sosial.
Namun demikian, Yakonias menekankan bahwa peran tersebut tidak akan efektif tanpa dukungan penuh pemerintah pusat. Ia meminta agar KEP diberi ruang gerak, kewenangan, serta fasilitas yang memadai untuk bekerja di lapangan, bukan sekadar menjadi simbol kelembagaan di tingkat pusat.
Lebih jauh, ia mengkritisi keberadaan sejumlah tokoh yang dinilainya tidak menyampaikan laporan objektif kepada pemerintah mengenai kondisi riil masyarakat Papua.
Menurutnya, laporan yang tidak akurat berpotensi menghasilkan kebijakan yang tidak tepat sasaran, sehingga persoalan mendasar tetap tidak tersentuh dan kekerasan terus berulang.
Yakonias juga menegaskan bahwa pendekatan dialogis dan kultural menjadi kunci penyelesaian konflik Papua.
” Masyarakat Papua perlu diajak berbicara secara setara dan bermartabat, dengan pendekatan yang memahami konteks sosial-budaya setempat, dan KEP memiliki posisi strategis untuk memfasilitasi komunikasi tersebut, ” ujarnya.
Di tengah meningkatnya ketegangan dan sorotan nasional terhadap konflik keamanan di Papua, ia mendesak agar Komite Eksekutif Papua segera turun langsung ke daerah-daerah rawan untuk melakukan monitoring, evaluasi, dan pengawasan.
Menurutnya, kehadiran nyata di lapangan jauh lebih penting daripada koordinasi administratif yang berpusat di Jakarta.
” Situasi Papua saat ini menunjukkan bahwa pendekatan keamanan semata tidak cukup. Tanpa evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola pembangunan, transparansi pelaporan, serta dialog yang inklusif, potensi eskalasi konflik dikhawatirkan akan terus berulang dengan korban yang semakin meluas, termasuk masyarakat sipil,” tandasnya. (**)
