JAKARTA iNFOPAPUA. ID — Menteri Kelautan dan Perikanan Ir. H. Sakti Wahyu Trenggono MM , didampingi Dirjen Perikanan Tangkap Komjen. Pol. (Purn.) Drs. Lotharia Latif, S.H., M.Hum menerima kunjungan Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Papua, yang dipimpin oleh Ketua Velix Wanggai dan anggota Komjen Pol (Purn) Drs. Paulus Waterpauw, M.Si.
Pertemuan tersebut membahas percepatan pembangunan sektor kelautan dan perikanan di Tanah Papua, termasuk program strategis Kampung Nelayan Merah Putih pada hari kamis 5 februari 2026, dikantor KKP Jakarta.
Dalam pertemuan yang berlangsung secara hangat dan penuh keceriaan, Menteri Trenggono menjelaskan Sesuai arahan Presiden untuk membangun Kampung Nelayan merah putih adalah target utama KKP juga akan menyiapkan sarana sebagai kolektor hasil penangkapan ikan masyarakat kampung Nelayan guna menjawab harapan masyarakat agar hasil kerja kerasnya dibantu penuh oleh kementerian Kelautan dan Perikanan.
Pemerintah juga menargetkan pembangunan ratusan Kampung Nelayan Merah Putih pada tahun ini. Program tersebut diharapkan menjadi penggerak utama ekonomi pesisir, khususnya bagi masyarakat nelayan di tanah Papua.
“Kita ingin tahu seberapa besar produktivitas masyarakat di pesisir Papua. Hidup ekonomi dari sektor perikanan akan terus bergerak, dan KKP siap hadir mendukung pelatihan serta pemberdayaan nelayan,” ujar Menteri Trenggono.
“Khusus untuk Ketua KEP Pak Velix Wanggai dan Anggota KEP Pak Paulus Diharapkan untuk dapat membantu dan mendorong serta mensukseskan program Kampung nelayan merah putih, di sejumlah wilayah tahun 2026, dengan target awal 100 titik,” Tambahnya.
Sementara itu, Ketua Komite Eksekutif Papua, Velix Wanggai, menyampaikan Peranan komite sebagai jembatan aspirasi sekalgius komunikasi, Untuk mendukung dan menyuarakan program kementerian dalam hal ini kementerian KKP kepada masyarakat dan sebaliknya dari Masyarakat ke KKP.
Ia menilai Kampung Nelayan Merah Putih akan menjadi game changer bagi transformasi sosial dan ekonomi masyarakat pesisir di Papua.
“Kami percaya program ini akan membawa perubahan besar, bukan hanya pada aspek infrastruktur, tetapi juga pada ekosistem sosial dan ekonomi masyarakat. Komite Eksekutif Papua siap berkolaborasi dari sisi perencanaan sosial dan pelatihan sumber daya manusia,” tutur Velix Wanggai.
Dorongan Partisipasi Masyarakat dan Daerah
Dalam kesempatan yang sama, Paulus Waterpauw Menanyakan terkait SPBN, Menteri Trenggeno memberi kepastian akan mendorong pembangunan diIbeberapa Distrik dan Kampung guna melayani masyarakat nelayan.
“Bapak Presiden dan Bapak Menteri memiliki kebijakan luar biasa untuk membangun masyarakat pesisir. Ini program besar yang menyentuh kebutuhan dasar, mulai dari rumah, kampung, hingga pemasaran hasil tangkapan. Mari kita siapkan diri dan melangkah bersama,” ujar Waterpauw.
Ia juga menekankan perlunya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah untuk memperkuat sektor kelautan dan perikanan, terutama di provinsi termuda Papua Barat Daya.
Papua Barat Daya Minta Prioritas Program KKP
Dalam kesempatan tersebut, Waterpauw meminta dukungan KKP agar wilayah Papua Barat Daya, termasuk Sorong dan sekitarnya, dapat diprioritaskan dalam berbagai program strategis kelautan nasional.
Menurutnya, pengembangan kampung nelayan, penguatan ekspor ikan, serta pelatihan vokasi perikanan masih belum optimal menjangkau wilayah tersebut.
“Kalau industri dan kegiatan nelayan tumbuh di sana, maka ekspor bisa langsung berangkat dari Papua Barat Daya,” tegasnya.
Soroti Rantai Pasok dan Pendidikan Vokasi
Waterpauw juga menyoroti persoalan rantai pasok perikanan di Papua, di mana produk ikan dari luar daerah seperti Makassar masih mendominasi pasar lokal.
“Saya cukup kaget, ikan dari Makassar bisa masuk ke Papua, padahal laut kita sangat luas. Ini menunjukkan ada rantai pasok yang belum berfungsi dengan baik,” ujarnya.
Selain itu, ia mendorong pendirian sekolah-sekolah vokasi kelautan di wilayah pesisir agar masyarakat memiliki keterampilan khusus dan mampu menjadi tenaga kerja kompeten di sektor kelautan.
“Kalau kita bangun politeknik di pesisir, anak-anak bisa menjadi ahli kelautan atau polisi perairan. Jiwa mereka memang dari laut,” katanya.
KEK Sorong Siap Dikembangkan
Dalam pertemuan tersebut, Waterpauw juga menyinggung potensi besar Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sorong sebagai pusat industri perikanan dan logistik nasional.
“KEK Sorong sebenarnya sudah siap. Pelabuhan tersedia, listrik berjalan, dan kawasan sudah bebas. Ini bisa menjadi pusat pengembangan kebijakan perikanan nasional,” jelasnya.
Ia turut menyoroti persoalan klasik nelayan, seperti mahalnya biaya es dan fasilitas pendinginan ikan yang berdampak pada pencemaran laut akibat penggunaan plastik es sekali pakai.
“Karena pasokan es terbatas, nelayan membeli es plastik eceran lalu membuangnya ke laut. Ini menjadi persoalan lingkungan yang serius,” ungkapnya.
Komitmen Bersama
Pertemuan tersebut ditutup dengan komitmen bersama untuk memperkuat koordinasi antara KKP dan Komite Eksekutif Papua dalam mendorong pembangunan berbasis potensi kelautan, serta memastikan manfaat ekonomi sektor perikanan dirasakan langsung oleh masyarakat.
“Mari kita bersatu di sektor kelautan dan perikanan. Saatnya Papua maju,” tutup Paulus Waterpauw.
