JAKARTA iNFOPAPUA.ID — Anggota Komite Eksekutif Papua (KEP), Paulus Waterpauw, menegaskan bahwa kemiskinan ekstrem masih menjadi persoalan utama yang menghambat percepatan pembangunan di Papua. Kondisi tersebut, menurutnya, diperparah oleh lemahnya mekanisme perencanaan pembangunan, khususnya Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di tingkat kampung hingga daerah yang kerap hanya bersifat formalitas dan sarat kepentingan politik.
Hal itu disampaikan Paulus usai pertemuan koordinasi Komite Eksekutif Papua dengan Kementerian PPN/Bappenas di Kantor Bappenas, Jakarta, Senin (19/1/2026).
Paulus menilai, Musrenbang kampung, Musrenbang kabupaten, hingga Musrenbang provinsi—yang dalam sistem Bappenas dikenal sebagai Musrenbang reguler—seharusnya menjadi wadah utama penyerapan aspirasi masyarakat secara bottom-up, bukan sekadar agenda administratif tahunan.
“Musrenbang itu harus benar-benar membawa aspirasi dari bawah. Apa yang menjadi pikiran dan harapan masyarakat, itulah yang harus diungkap dan diperjuangkan dalam Musrenbang,” tegas Paulus.
Namun dalam praktiknya, ia menyayangkan Musrenbang sering kali hanya dijalankan sebagai formalitas, bahkan dimanfaatkan sebagai ruang kompromi politik oleh kepala daerah dan elite pemerintahan.
“Saya menghimbau pemerintah daerah agar tidak membawa Musrenbang ke dalam kepentingan politik. Bicara kemaslahatan masyarakat jangan dicampur dengan politik. Bicaralah kepentingan rakyat secara murni,” ujarnya.
Paulus menegaskan bahwa kebutuhan masyarakat di kampung-kampung Papua sesungguhnya sangat konkret dan mendasar, mulai dari akses jalan antar kampung, air bersih, listrik untuk penerangan dan pendidikan anak-anak, hingga fasilitas kesehatan dan sekolah yang layak.
“Kalau masyarakat ingin jalan pintas antar kampung, bangun jalannya. Kalau butuh air bersih, bangun air bersih. Kalau butuh listrik untuk anak-anak belajar, sediakan. Kalau butuh rumah sakit, klinik, dan sekolah yang berkualitas, ya bangun itu,” tegasnya.
Ia mengingatkan, jika seluruh proses perencanaan pembangunan terus dibebani kepentingan politik jangka pendek, maka pembangunan Papua akan terus berjalan di tempat dan tidak menyentuh akar persoalan kemiskinan ekstrem.
“Kalau semua dibawa ke kepentingan politik, mau sampai kapan? Istilah saya, kepala gundul ditumbuhi rambut, lalu gundul lagi—susah. Tidak pernah selesai,” kritik Paulus.
Paulus menyebutkan, persoalan Musrenbang yang tidak substantif ini telah disampaikannya kepada Deputi Pengembangan Kewilayahan Bappenas untuk dibahas lebih lanjut secara mendalam. Ia mengapresiasi respons positif dari Bappenas, Ketua Komite Eksekutif Papua, serta anggota komite lainnya terhadap kritik dan masukan tersebut.
Menurut Paulus, pembenahan Musrenbang kampung menjadi kunci penting dalam memutus rantai kemiskinan ekstrem di Papua, sekaligus memastikan pembangunan benar-benar berdampak langsung pada kehidupan masyarakat, terutama di wilayah pedalaman dan daerah terpencil. **
