Oleh
Marinus Yaung
Warga Kota Jayapura, Papua
Dalam kontestasi Pemilu, selalu ada kontentas yang kalah dan kontestan yang menang. Dalam teori politik kekuasaan, kontestan yang menang Pemilu, karena sukses memaksimalkan semua sumber daya yang dimiliki untuk merebut kursi kekuasaan.
Sebaliknya, kontestan yang kalah karena tidak mampu memaksimalkan semua sumber daya, yang dimiliki, atau keliru dalam memanfaatkan sumber daya tersebut, untuk merebut kursi kekuasaan.
Salah satu sumber daya para kontestan pemilu, adalah identitas primodialisme yang dijadikan politik identitas untuk kepentingan elektoral. Politik identitas seperti agama dan kesukuan, paling sering dimainkan oleh para kontestan untuk merebut dukungan pemilih.
Penggunaan politik identitas dalam kontestasi pemilu, kadang beririsan langsung dengan persoalan harga diri dan martabat para kontestan dan pedukungnya. Sehingga ketika kontestan yang memainkan politik identitas kalah dalam pemilu, mereka juga merasa kehilangan martabat dan harga diri.
Mereka tidak akan bisa menerima kekalahan. Mereka akan berusaha mengeksploitasi hal – hal absurd dan aneh dari lawan politik atau kontestan lain, yang menang, untuk mendiskreditkan kontestan tersebut di mata publik.
Pilkada Gubernur Papua tahun 2024 adalah salah satu contoh, kontestan pemilu yang memainkan politik identitas untuk mendulang suara elektoral. Kontestan yang memainkan politik identitas, mereka yakin akan menangkan kursi Gubernur Papua dengan jualan politik agama dan suku.
Ternyata hasil sementara perhitungan KPU Provinsi Papua, kontestan yang jualan politik identitas, kalah kontestasi dari lawan politiknya. Pendukungnya tidak bisa terimah. Pendukungnya kembali memainkan isu partai coklat untuk mendiskreditkan institusi seragam coklat.
Isu partai coklat dimainkan oleh kontestan dan pendukungnya karena mereka tidak bisa terimah kekalahan. Mereka mau memprovokasi pendukungnya untuk membuat chaos dan menimbulkan instabilitas politik dan keamanan di Papua.
Para provokator yang memainkan isu partai coklat, mereka merasa bahwa politik identitas agama dan suku, bukan sesuatu yang jahat dalam pemilu. Mereka membuat panggung politik tapi mereka tidak siap politik identitas mereka, kalah telak di panggung politik tersebut.
Mereka menciptakan panggung untuk lawan politik menang di panggung tersebut, dengan memaksimalkan semua, sumber daya yang dimiliki lawan politik. Mereka kaget dan terkejut. Mereka kemudian memainlan isu lain, isu partai coklat untuk memukul balik lawan politik.
Isu partai coklat mereka mainkan, dengan harapan, bisa merubah hasil pemilu. Ternyata isu partai coklat, semakin membuat mereka, memperbanyak musuh dan lawan politik. Sehingga nantinya, mereka akan kena pukul betubi – tubi, semakin babak belur, dan kalah telak.
Isu partai coklat dipikir senjata pamungkus, padahal itu senjata bumerang yang akan kembali memukul dan menghabisi kontestan tersebut berserta para pendukungnya.
Isu partai coklat hanya dimainkan oleh orang – orang yang tidak tahu dengan pasti peta politik atau karakter arena politik yang mereka masuki.
Kata politisi senior PDIP, Bambang Pacul, kalau di arena politik kontestasi, ada orang baik sebagai kontestasi pemilu, hati – hati jaga bahasa dan narasi. Karena orang baik, selalu akan dibela oleh kekuatan – kekuatan politik dibelakang panggung politik.
Kekuatan – kekuatan politik di belakang panggung politik indonesia, biasanya ada tiga kekuatan besar. Yakni kekuatan nasionalis, agama dan istitusi keamanan negara. Kalau yang dimaksud partai coklat oleh BTM dan pendukungnya, adalah tiga kekuatan politik dibelakang panggung politik nasional ini, maka kontestasi akan semakin sulit.
Karena bukan saja melawan orang baik, tetapi juga melawan tiga poros utama kekuatan politik nasional. Satu lawan politik saja sudah sulit, apalagi melawan poros kekuatan politik nasional. Isu partai coklat itu, ibarat ingin menang pertandingan sepak bola, tapi lakukan blunder gol bunuh diri ke gawang sendiri.**
