JAYAPURA iNFOPAPUAID – Kejaksaan Tinggi Papua terus mendalami dugaan tindak pidana korupsi dalam pekerjaan pembangunan jalan di Kabupaten Boven Digoel, Papua Selatan. Penyidikan kini memasuki tahapan pemeriksaan teknis dan pendalaman hasil uji laboratorium terhadap material timbunan badan jalan.
Perkembangan tersebut disampaikan Asisten Tindak Pidana Khusus (Aspidsus) Kejaksaan Tinggi Papua Dr. Jusak Elkana Ayomi, S.H., M.H., dalam konferensi pers, Selasa (29/9/2026).
Salah satu perkara yang tengah ditangani berkaitan dengan pekerjaan pembangunan jalan ruas Dema–Fefero pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Boven Digoel yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) Tahun Anggaran 2023.
Penyidikan perkara tersebut berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor PRINT-01/R.1/FD.1/02/2026 tanggal 27 Februari 2026, juncto PRINT-11/R.1/FD.2/09/2026 tanggal 11 September 2026.
Ukur Jalan hingga Ambil Sampel Material
Dalam proses pendalaman perkara, penyidik Kejati Papua bersama ahli konstruksi jalan dan tim auditor BPKP Provinsi Papua telah melakukan pemeriksaan lapangan atau penilaian teknis pada Senin, 14 September 2026.
Pemeriksaan dilakukan terhadap objek pekerjaan pembangunan jalan ruas Dema–Fefero di Distrik Bomakia, Kabupaten Boven Digoel. Kegiatan tersebut turut dihadiri Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Dinas PUPR Kabupaten Boven Digoel dan pengawas lapangan pekerjaan.
Tim melakukan sejumlah langkah teknis, di antaranya mengukur panjang dan lebar badan jalan serta mencocokkan pekerjaan yang telah terpasang dengan dokumen kontrak.
Tidak hanya itu, tim juga mengambil sampel material timbunan pilihan badan jalan untuk selanjutnya diperiksa di UPTD Balai Pengujian dan Laboratorium Dinas PUPR PKP Provinsi Papua.
Hasil pengujian sampel tersebut kemudian diterima tim penyidik Kejati Papua pada 28 September 2026.
Hasil uji laboratorium itu kini menjadi salah satu bahan penting yang akan didalami lebih lanjut oleh penyidik bersama ahli konstruksi.
Ahli BPKP dan LKPP Segera Diperiksa
Tim penyidik selanjutnya akan meminta penjelasan ahli konstruksi terkait hasil pemeriksaan lapangan dan hasil pengujian laboratorium terhadap material timbunan badan jalan.
Selain itu, Kejati Papua juga menjadwalkan pemeriksaan sejumlah ahli dalam pekan ini.
Di antaranya ahli BPKP yang akan dimintai keterangan berkaitan dengan penghitungan potensi kerugian keuangan negara serta ahli LKPP terkait aspek pengadaan barang dan jasa pemerintah.
Dalam perkara tersebut, penyidik juga telah memeriksa 22 orang saksi yang berasal dari berbagai pihak yang berkaitan dengan proses pekerjaan dan pengadaan.
Mereka antara lain tim pokja atau panitia pemilihan, PPTK, PPK, pengguna anggaran (PA), bendahara umum daerah (BUD), kuasa BUD (KBUD), konsultan pengawas lapangan, panitia peneliti kontrak hingga Kasubag Program pada Dinas PUPR Kabupaten Boven Digoel.
Penyidik juga telah melakukan penyitaan terhadap sejumlah dokumen dan barang bukti yang dinilai berkaitan dengan perkara tersebut.
Adapun nilai kontrak pekerjaan pembangunan jalan ruas Dema–Fefero tercatat sebesar Rp5.866.911.000.
Perkara Kedua: Proyek Jalan Kombay–Firiwage Juga Didalami
Selain perkara Dema–Fefero, Kejati Papua juga tengah melakukan penyidikan dugaan tindak pidana korupsi pekerjaan pembangunan jalan di Distrik Kombay, Kampung Wanggemalo, dan Distrik Firiwage, Kampung Firiwage, Kabupaten Boven Digoel.
Perkara tersebut bersumber dari anggaran Dana Alokasi Khusus (Otsus) Tahun Anggaran 2023 dan ditangani berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor PRINT-02/R.1/FD.1/02/2026 tanggal 27 Februari 2026, juncto PRINT-10/R.1/FD.2/09/2026 tanggal 11 September 2026.
Pada 14 September 2026, penyidik bersama ahli konstruksi jalan dan tim auditor BPKP Provinsi Papua juga melakukan pemeriksaan lapangan terhadap objek pekerjaan tersebut.
Pemeriksaan meliputi pengukuran panjang dan lebar badan jalan, pencocokan pekerjaan terpasang dengan kontrak, serta pengambilan sampel material timbunan pilihan untuk diuji di UPTD Balai Pengujian dan Laboratorium Dinas PUPR PKP Provinsi Papua.
Hasil pemeriksaan laboratorium diterima penyidik pada 28 September 2026 dan selanjutnya akan didalami bersama ahli konstruksi.
Dalam perkara ini, penyidik telah memeriksa 20 orang saksi, yang di antaranya berasal dari unsur pokja, PPTK, PPK, PA, BUD, KBUD, konsultan pengawas lapangan, panitia peneliti kontrak serta Kasubag Program Dinas PUPR Kabupaten Boven Digoel.
Penyidik juga telah melakukan penyitaan terhadap sejumlah dokumen dan barang bukti terkait pekerjaan tersebut.
Nilai kontrak pembangunan jalan di Distrik Kombay dan Distrik Firiwage tercatat sebesar Rp6.273.069.453,76.
Kejati Papua Tegaskan Penyidikan Terus Berjalan
Kejaksaan Tinggi Papua menegaskan proses penyidikan terhadap kedua perkara tersebut masih terus berjalan. Pemeriksaan teknis, pengujian laboratorium, pemeriksaan ahli, serta pendalaman dokumen dan keterangan saksi menjadi bagian dari proses untuk mengungkap secara utuh perkara yang sedang ditangani.
Kejati Papua juga menyatakan komitmennya untuk menuntaskan penanganan perkara secara profesional, transparan, dan akuntabel, sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
Catatan: Saya mempertahankan istilah “dugaan tindak pidana korupsi” dan tidak menyimpulkan telah terjadi kerugian negara sebelum hasil perhitungan ahli BPKP dinyatakan. Ini penting agar naskah tetap aman secara jurnalistik dan hukum.(Penkum Kejati Papua )



















