JAYAPURA iNFOPAPUA.ID – Konflik di Papua membutuhkan penyelesaian yang tidak hanya mengandalkan pendekatan keamanan, tetapi juga harus menyentuh akar persoalan melalui dialog, keadilan, persatuan, dan penghormatan terhadap nilai-nilai kemanusiaan.
Persoalan inilah yang menjadi perhatian Komjen Pol (Purn) Paulus Waterpauw dalam penelitian disertasi doktoralnya di Universitas Indonesia (UI).
Melalui pendekatan resolusi konflik berbasis Pancasila, Paulus berupaya menggali berbagai pandangan dan pengalaman masyarakat untuk menemukan jalan menuju perdamaian di Tanah Papua.
Sebagai bagian dari penelitian tersebut, Paulus Waterpauw menggelar Focus Group Discussion (FGD) selama dua hari, 13–14 November 2026, di Kota Jayapura.
FGD ini mengangkat tema “Resolusi Konflik Berbasis Pancasila di Tengah Polarisasi Media Sosial: Studi Kasus di Jayapura.”
Forum diskusi tersebut melibatkan berbagai elemen masyarakat, mulai dari tokoh adat, tokoh agama, tokoh pemuda hingga tokoh perempuan.
Selain itu, hadir pula Dr. Agus Semule sebagai panelis untuk memberikan perspektif akademis dalam pembahasan mengenai resolusi konflik.
Pelibatan berbagai unsur masyarakat ini menjadi bagian penting dalam penelitian disertasi tersebut.
Sebab, persoalan konflik di Papua tidak bisa dilihat hanya dari satu sudut pandang.
Pengalaman, aspirasi, kepentingan, serta dinamika sosial masyarakat perlu didengar agar akar persoalan dapat dipahami secara lebih utuh.
Melalui forum ini, berbagai pandangan dihimpun untuk mengidentifikasi faktor pemicu ketegangan sekaligus menggali pendekatan penyelesaian konflik yang sesuai dengan karakteristik sosial dan budaya masyarakat Papua.
Sementara Komjen Pol (Purn) Paulus Waterpauw yang kini menjabat sebagai Anggota Komite Eksekutif Papua turut memberikan pandangan dalam forum tersebut.
Ia menekankan pentingnya menjadikan nilai-nilai Pancasila sebagai landasan utama dalam membangun kehidupan masyarakat Papua yang damai, adil, dan saling menghargai di tengah berbagai dinamika sosial.
Menurut Paulus Waterpauw, persoalan konflik di Papua tidak bisa diselesaikan hanya dengan mengandalkan pendekatan keamanan maupun kebijakan pemerintah.
Diperlukan ruang dialog yang terbuka, keterlibatan seluruh elemen masyarakat, serta kesediaan semua pihak untuk saling mendengarkan dan memahami perbedaan.
Terlebih, di tengah perkembangan media sosial yang begitu cepat, penyebaran informasi yang belum terverifikasi, ujaran kebencian, serta narasi yang memecah belah berpotensi memperbesar ketegangan dan memicu konflik baru di tengah masyarakat.
Karena itu, nilai-nilai Pancasila harus diwujudkan dalam tindakan nyata, bukan sekadar menjadi slogan.
Nilai kemanusiaan, persatuan, musyawarah, dan keadilan sosial harus menjadi pedoman dalam menyikapi setiap persoalan serta membangun hubungan yang harmonis di tengah keberagaman masyarakat Papua.
Paulus juga menempatkan keterlibatan tokoh adat, tokoh agama, pemuda, dan perempuan sebagai bagian penting dalam proses pencarian solusi.
Berbagai elemen tersebut diharapkan mampu memberikan perspektif yang lebih luas sekaligus melahirkan gagasan konkret mengenai penyelesaian konflik yang sesuai dengan kondisi sosial dan budaya masyarakat Papua.
Baginya, membangun perdamaian di Papua bukan semata-mata menjadi tanggung jawab pemerintah atau aparat keamanan.
Seluruh elemen masyarakat memiliki tanggung jawab yang sama untuk menjaga persatuan, merawat toleransi, dan membangun kepercayaan antar sesama.
Disisi lainnya tantangan membangun perdamaian semakin kompleks ketika ruang digital ikut memengaruhi pola komunikasi dan hubungan sosial masyarakat.
Media sosial yang seharusnya menjadi ruang komunikasi, pertukaran informasi, dan mempererat persaudaraan justru berpotensi menjadi sumber perpecahan apabila digunakan untuk menyebarkan informasi provokatif, ujaran kebencian, maupun narasi yang belum tentu sesuai dengan fakta.
Dalam konteks Papua, kondisi ini menjadi perhatian penting karena perbedaan pandangan yang tidak dikelola dengan baik dapat berkembang menjadi kesalahpahaman dan ketegangan sosial.
Karena itu, masyarakat perlu memiliki kesadaran untuk lebih bijak dalam menerima, mengolah, maupun menyebarkan informasi.
Adapun nilai-nilai Pancasila harus hadir bukan hanya dalam kehidupan sehari-hari, tetapi juga dalam perilaku masyarakat ketika berinteraksi di ruang digital.
Melalui FGD tersebut, berbagai pandangan dan rekomendasi peserta diharapkan menjadi bahan penting dalam penelitian disertasi Paulus Waterpauw.
Lebih dari itu, hasil diskusi diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran bagi pengembangan model resolusi konflik berbasis Pancasila yang relevan dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat Papua.
Pelibatan masyarakat dalam forum ini sekaligus memperlihatkan bahwa suara masyarakat harus menjadi bagian dari proses pencarian solusi, bukan sekadar menjadi objek dari kebijakan penyelesaian konflik.
Sebab, perdamaian tidak cukup hanya ditandai dengan tidak adanya konflik atau pertikaian.
Lebih dari itu, perdamaian harus diwujudkan melalui hadirnya rasa aman, keadilan yang dirasakan masyarakat, kepercayaan antarsesama, serta penghormatan terhadap identitas dan martabat setiap manusia.
Pada akhirnya, Papua membutuhkan perdamaian yang tidak hanya diucapkan, tetapi benar-benar dirasakan dalam kehidupan masyarakat.
Perdamaian yang dibangun melalui keadilan, dialog yang terbuka, penghormatan terhadap perbedaan, dan kepercayaan yang tumbuh di antara seluruh elemen masyarakat. (**)
