JAYAPURA iNFOPAPUA.ID- Anggota Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua, Paulus Waterpauw, menyampaikan pembangunan di Papua tidak boleh hanya berorientasi pada fisik semata, melainkan mesti menempatkan manusia, khususnya orang asli Papua sebagai pusat pembangunan. Keberhasilan tidak semata diukur dari besarnya investasi, infrastruktur, maupun proyek nasional yang dibangun, tetapi juga sejauh mana masyarakat Papua merasakan manfaat nyata dalam kehidupannya.
Berkaitan dengan konteks Proyek Strategi Nasional (PSN) ketahanan pangan dan energi yang tengah berjalan dengan membuka jutaan hektare kawasan hutan alam di wilayah Asmat, Mappi, Merauke, dan Boven Digoel, ia menilai pendekatan dialog menjadi langkah yang sangat penting untuk keberlanjutan pembangunan. Setiap persoalan, polemik, maupun hambatan yang muncul dalam pembangunan harus diselesaikan dengan duduk bersama dan mencari solusi terbaik yang tetap mengedepankan kepentingan masyarakat.
Sebagai orang asli Papua, Paulus percaya bahwa masyarakat Papua pada dasarnya dapat diajak berdialog secara baik. Komunikasi yang dilakukan dengan pendekatan manusiawi akan membuka ruang pemahaman dan kepercayaan. Hindari pendekatan yang mengedepankan pemaksaan ataupun keputusan sepihak tanpa melibatkan masyarakat yang terdampak secara langsung.
Purnawirawan jenderal polisi bintang tiga yang lahir di Fakfak ini, menyampaikan filosofi sederhana tapi mendalam mengenai pentingnya komunikasi berulang dengan penuh kesabaran, empati, dan penghormatan terhadap nilai-nilai sosial masyarakat. “Jika satu kali berbicara belum berhasil, berbicara lagi. Jika dua kali belum berhasil, maka dilakukan ketiga kalinya. Dialog yang dilakukan terus menerus dengan hati yang tulus pada akhirnya akan menemukan titik temu,” ujarnya.
Paulus melanjutkan, komunikasi dengan masyarakat Papua tidak cukup hanya melalui bahasa formal pembangunan atau angka-angka investasi. Masyarakat perlu dijelaskan secara baik mengenai manfaat yang akan diperoleh, peluang ekonomi yang terbuka, serta bagaimana masa depan orang asli Papua dapat menjadi lebih baik melalui pembangunan. Dengan demikian, masyarakat tidak merasa menjadi objek pembangunan, melainkan menjadi bagian penting dari proses pembangunan itu sendiri.
Lebih jauh, Paulus menekankan, akar persoalan yang selama ini membayangi Papua adalah kemiskinan yang ekstrem. Kondisi itu menjadi pemicu lahirnya berbagai persoalan sosial, mulai dari keterbelakangan pendidikan, rendahnya akses kesehatan, pengangguran, hingga potensi gangguan keamanan. Oleh karena itu, pembangunan harus diarahkan untuk menyentuh akar persoalan secara nyata dan berkelanjutan.
“Salah satu yang paling utama adalah kemiskinan ekstrem, di mana pendapatan masyarakat bahkan berada di bawah garis kemiskinan. Konflik, pertentangan sosial, bahkan kekerasan bersenjata itu berawal dari kemiskinan. Kalau perut kenyang, penghasilan ada, maka pikiran tenang dan orang bisa bekerja dengan baik,” katanya.
Ia memandang, apabila kesejahteraan masyarakat Papua meningkat, maka stabilitas sosial dan keamanan juga akan lebih mudah diwujudkan. Sebaliknya, apabila masyarakat merasa tertinggal dan tidak mendapatkan ruang dalam pembangunan, maka potensi konflik sosial akan tetap muncul. Sebab itu, pembangunan ekonomi harus berjalan beriringan dengan pembangunan sumber daya manusia di Papua.
Menurutnya, pendekatan bottom up menjadi salah satu hal yang sangat penting. Pembangunan Papua tidak bisa hanya dirancang dari atas berdasarkan sudut pandang elite atau pemerintah pusat semata. Aspirasi masyarakat dari kampung-kampung, desa, distrik, hingga kota harus didengar dan menjadi dasar dalam merumuskan kebijakan pembangunan.
Lewat pendekatan ini, masyarakat Papua akan merasa memiliki pembangunan yang dijalankan. Mereka tidak hanya menjadi penerima kebijakan, tetapi juga ikut menentukan arah masa depan daerahnya. Pendekatan ini sekaligus menjadi bentuk penghormatan terhadap hak-hak sosial, budaya, dan identitas masyarakat adat Papua.
Paulus yang resmi menjadi Anggota Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua setelah dilantik Presiden Prabowo Subianto, pada 8 Oktober 2025 itu, mengatakan, pada akhirnya pembangunan Papua harus dibangun dengan hati, dialog, dan keberpihakan kepada manusia Papua itu sendiri. Proyek besar dan investasi nasional akan memiliki makna apabila mampu menghadirkan kesejahteraan, mengurangi kemiskinan, membuka lapangan kerja, serta memberikan masa depan yang lebih baik bagi orang asli Papua. Melalui komunikasi yang baik, dialog yang tulus, dan pembangunan yang berpihak kepada rakyat, Papua diyakini dapat berkembang menjadi daerah yang maju sekaligus tetap menjaga martabat masyarakat adatnya.(**)
