TERNATE iNFOPAPUA. ID, – Bertempat di Belle Hotel, Kota Rempah Ternate, Maluku Utara, Forum Komunikasi
Dewan Komisaris Bank Pembangunan Daerah Seluruh Indonesia (FKDK BPDSI) Wilayah
Timur sukse menyelenggarakan Seminar Nasional dan Rapat Kerja Wilayah, Senin–Selasa
(28–29 Juli 2025) yang diawali dengan Welcome Dinner pada hari Senin dan kemudian
dilanjutkan dengan Seminar dan Rapat Kerja.
Agenda besar ini tidak hanya mempertemukan
jajaran komisaris dan direksi BPD seluruh Indonesia, tetapi juga menegaskan komitmen
bersama dalam mewujudkan visi “BPD sebagai Regional Champion 2045”.
Dengan mengusung tema “Terompet dari Timur: Mendorong BPD Menjadi Regional
Champion 2045”, seminar ini menggugah kesadaran nasional akan peran krusial Bank
Pembangunan Daerah (BPD) sebagai pilar pertumbuhan ekonomi berbasis kearifan lokal.
Seminar ini dibuka secara resmi oleh Gubernur Maluku, dan dihadiri oleh Ketua Komisi II
DPR RI, Dr. H.M. Rifqinizamy Karsayuda, serta perwakilan dari BPK, Kemendagri, Direksi
dan Komisaris BPD seluruh Indonesia.
Koordinator FKDK BPDSI Wilayah Timur, Victor Abraham Abaidata, S.H yang juga Komisaris
Indepen Bank Papua menyampaikan pentingnya sinergi, kolaborasi dan eksekusi BPD dalam
menghadapi tantangan zaman.
“Terompet dari Timur bukan sekadar simbol. Ini adalah
seruan nyata bahwa kebangkitan ekonomi nasional dimulai dari daerah. Kita tidak boleh
hanya menjadi penonton dalam perhelatan menuju Indonesia Emas 2045 Indonesia hanya
akan benar-benar kuat jika daerah kuat. Dan daerah akan menjadi kuat jika BPD-nya juga
kuat.” tegasnya.
Pernyataan ini diperkuat oleh sambutan dari Ketua Umum FKDK BPDSI,Drs. H. Nadjib Bachmid, M.M, yang juga menjabat sebagai Komisaris Utama Bank Maluku Malut.Ia menyoroti urgensi transformasi kelembagaan BPD.
“BPD harus bertransformasimenjadi Regional Champion yang tangguh secara keuangan dan teknologi, adaptif terhadap perubahan, relevan serta berpihak pada rakyat dan UMKM,” ujarnya.
Seminar ini juga mengupas secara tajam ketimpangan struktural yang dihadapi BPD
dibandingkan bank Himbara. Aset gabungan BPD hanya sekitar Rp1.031 triliun, jauh di
bawah Himbara yang mengelola lebih dari Rp 6.000 triliun.
Ketimpangan ini diperparah oleh
distribusi Dana APBN dan penempatan Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) yang kerapkali ditempatkan di Bank Himbara. Oleh karenanya Dr. Drs Agus Fatoni M.Si Dirjen Bina
Keuangan Daerah Kementrian Dalam Negeri yang juga Pj Gubernur Papua menegaskan
“Kemendagri berkomitmen untuk mendukung dan mendorong setiap pemerintah daerah
untuk mengoptimalkan BPD dalam pengelolaan keuangan daerah. Kami dari Kemendagri sesuai arahan Pak Menteri langsung turun tangan untuk mengoptimalkan fungsi BPD sebagai pemegang kas daerah”.
Ketidakpastian hukum akibat tumpang tindih regulasi pun menjadi sorotan. BPD terjepit
antara kewenangan Pemda (melalui UU BUMD/PP 54/2017) dan regulasi perbankan nasionaloleh OJK (Perundang-undangan Perbankan), yang menghasilkan ketegangan dalam tata kelola dan penetapan pengurus bank. Hal ini turut berdampak pada lambatnya inovasi dan terbatasnya ruang ekspansi pembiayaan produktif di daerah.
Puncak acara seminar ditandai dengan pembacaan Rekomendasi Nasional oleh Dr. Novi V.B. Kaligis, SE., MM., Komisaris Independen Bank Sulteng sekaligus Bendahara FKDK BPDSI Wilayah Timur yang menegaskan“ Sudah saatnya BPD diberi ruang dan regulasi khusus yang afirmatif untuk bangkit sebagai Regional Champion menuju Indonesia Emas 2045.” tegas Kaligis.
Rekomendasi tersebut mencakup empat hal utama: Pertama, penyusunan kebijakan
afirmatif dalam RUU BUMD yang memberikan landasan hukum yang adaptif terhadap
karakteristik dan peran strategis BPD; Kedua, pembentukan pedoman tata kelola dan Peran
Dewan Komisaris; dan Ketiga, Mendorong sinergi BPD dengan instansi keuangan lainnya
serta kolaborasi antar BPD, Keempat Transformasi Digital dan Inovasi Layanan.
Rekomendasi akan didorong melalui upaya advokasi strategis tingkat nasional sebagai
bagian dari langkah mendorong kebijakan afirmatif dan dukungan konkret bagi transformasi BPD menuju Regional Champion 2045.
Rekomendasi tersebut sejalan dengan arahan Ketua Komisi II DPR RI, Dr. H.M. Rifqinizamy Karsayuda yang meyakini bahwa “Dengan kerangka legislasi dan kebijakan yang kuat, afirmatif, dan progresif, serta dukungan dari seluruh pemangku kepentingan nasional, BPD diyakini dapat menjadi katalisator pembangunan regional sekaligus penggerak utama transformasi ekonomi nasional”.
Rangkaian acara ditutup dengan pembacaan Deklarasi Ternate untuk BPD Regional
Champion 2045 oleh La Ode Rahmat, S.H, Komisaris Bank Sultra yang merangkap sebagai Sekretaris FKDK BPDSI Wilayah Timur yang mendeklarasikan “Dari Ternate, kami meniup terompet perubahan: BPD harus menjadi pilar kemandirian daerah demi Indonesia yang maju, adil, dan berkelanjutan”.
Momen ini menjadi puncak refleksi dan afirmasi tekad bersama untuk menjadikan BPD sebagai kompas pembangunan nasional—berakar di daerah, bergerak untuk Indonesia.
