JAYAPURA iNFOPAPUA.ID – Ondoafi Depapre, Septinus Jarisetouw, S.Sos., M.Pd., AIFO, meminta pemerintah melakukan pembenahan terhadap pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG), khususnya di Distrik Depapre, Kabupaten Jayapura, Papua. Hal itu disampaikan menyusul kejadian ratusan warga yang mengalami gangguan kesehatan setelah mengonsumsi makanan MBG pada awal Agustus 2026.
Septinus menilai program MBG merupakan program pemerintah yang baik dan memiliki tujuan positif bagi masyarakat. Namun, menurut dia, kejadian tersebut harus menjadi bahan evaluasi untuk memperbaiki sistem pengelolaan dan pengawasan agar keamanan makanan bagi penerima manfaat dapat lebih terjamin.
“Program ini adalah program yang bagus. Tapi setelah kejadian keracunan tentu perlu pembenahan dari penyelenggara,” ujar Septinus Jarisetouw saat ditemui belum lama ini.
Sebelumnya, sebanyak 543 warga di Distrik Depapre dan sekitarnya dilaporkan mengalami gejala dugaan keracunan setelah menyantap menu MBG pada awal Agustus 2026.
Makanan tersebut disediakan oleh dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang dikelola Yayasan Kasih Iman Samuel Papua. Dalam penanganan kasus tersebut, pihak terkait melakukan pemeriksaan terhadap proses penyediaan makanan. Badan Gizi Nasional (BGN) menduga gangguan kesehatan berkaitan dengan penurunan kualitas menu tempe bacem yang dimasak terlalu dini.
Pihak yayasan pengelola sebelumnya telah menyampaikan permintaan maaf dan menanggung biaya pengobatan warga yang terdampak. Sementara itu, kepolisian bersama BGN melakukan investigasi dan pemeriksaan laboratorium terhadap sampel makanan untuk mengetahui penyebab kejadian tersebut.
Septinus mengatakan pemerintah perlu menyampaikan hasil pemeriksaan secara terbuka kepada masyarakat. Keterbukaan informasi, menurut dia, penting untuk memastikan masyarakat mengetahui langkah penanganan serta penyebab gangguan kesehatan yang terjadi.
“Pemerintah tidak menutup-nutupi persoalan dan segera menyampaikan hasil pemeriksaan secara terbuka, termasuk mengenai kemungkinan penyebab gangguan kesehatan, baik yang berkaitan dengan bahan makanan, proses pengolahan, penyimpanan maupun distribusi makanan,” tegasnya.
Selain evaluasi terhadap pengelolaan makanan, Septinus juga meminta pemerintah meningkatkan koordinasi antara pengelola SPPG, tenaga kesehatan, aparat keamanan, pihak sekolah dan masyarakat adat.
Menurutnya, koordinasi lintas pihak diperlukan agar informasi mengenai pelaksanaan maupun penanganan persoalan MBG dapat disampaikan secara jelas dan tidak menimbulkan perbedaan informasi di tengah masyarakat.
Ia juga memahami adanya penolakan sementara dari sebagian masyarakat terhadap pelaksanaan MBG pascakejadian tersebut. Namun, apabila program kembali dilaksanakan di Distrik Depapre, pemerintah dinilai perlu memastikan adanya perbaikan sistem pengelolaan SPPG serta pengawasan yang lebih ketat.
“Yang terpenting adalah adanya perbaikan sistem dan jaminan keamanan bagi masyarakat, terutama anak-anak sebagai penerima manfaat,” ujarnya.
Septinus menambahkan, pemerintah perlu memastikan keterbukaan hasil pemeriksaan, penanganan terhadap anak-anak yang terdampak, serta langkah perbaikan sebelum pelaksanaan program MBG kembali berjalan. Dengan demikian, kepercayaan masyarakat terhadap program tersebut dapat dibangun melalui proses yang transparan dan penerapan standar keamanan pangan yang lebih ketat.(**)
