JAYAPURA iNFOPAPUA.ID – Ketua Komnas HAM Papua Frits Ramandey bersama tujuh stafnya memantau langsung jalannya demonstrasi penolakan pembangunan Dermaga Satrol Kodaeral X Jayapura di areal Gereja GKI Pengharapan, Klasis Port Numbay, Kota Jayapura. Aksi yang berlangsung damai di Gedung DPR Papua, Senin (18/5/2026) pagi.
Aksi dilakukan oleh ratusan jemaat GKI, Badan Pekerja Klasis Port Numbay, Badan Pekerja GKI di Tanah Papua, berbagai denominasi gereja, tokoh adat, organisasi kepemudaan, serta organisasi perempuan.
Dalam aksi tersebut, Komandan Kodaeral X Jayapura, Mayjen TNI (Mar) Sugianto, secara tegas menyatakan menghentikan rencana pembangunan dermaga yang berada di belakang gereja.
“Apa yang menjadi saran dan masukan dari gereja akan saya laksanakan untuk tidak membangun fasilitas labuh yang berada di belakang gereja saat ini,” tegas Sugianto di hadapan massa aksi.
Sugianto menambahkan bahwa secara pribadi maupun sebagai institusi TNI Angkatan Laut, pihaknya sangat menghormati dan menghargai keberadaan gereja di Tanah Papua.
Ia juga menyampaikan permohonan maaf atas surat sebelumnya yang dinilai kurang tepat. Permohonan maaf tersebut telah disampaikan secara tertulis kepada Ketua Sinode GKI di Tanah Papua.
Pernyataan penghentian pembangunan akan dituangkan dalam surat pernyataan resmi yang ditandatangani Dankodaeral X Jayapura dan diserahkan kepada Sinode GKI di Tanah Papua paling lambat 14 hari kerja.
Massa Bubarkan Diri TertibUsai mendengar pernyataan tersebut, massa aksi membubarkan diri dengan tertib dan selanjutnya memasang plang penolakan pembangunan dermaga di lokasi Gereja GKI Pengharapan.
Ketua Komnas HAM Papua Frits Ramandey mengapresiasi sikap Komandan Kodaeral X Jayapura yang cepat merespons aspirasi masyarakat dan lembaga keagamaan.
“Komnas HAM mengapresiasi langkah Mayjen TNI (Mar) Sugianto yang telah mendengarkan suara gereja dan masyarakat serta memutuskan menghentikan pembangunan di areal gereja,” ujar Frits Ramandey.(Redaksi)
