KENYAM iNFOPAPUA.ID – Bupati Kabupaten Nduga, Dinar Kelnea, menegaskan bahwa dirinya akan melakukan audit keuangan menyeluruh terlebih dahulu sebelum memulai kebijakan didalam pemerintahanya.
“Satu atau dua hari, saya akan melakukan audit keuangan. Setelah itu, saya akan menilai kinerja dinas-dinas yang selama ini menyampaikan ke publik bahwa dana tidak ada. Ini adalah pembohongan publik,” tegas Dinar Kelnea.
Hal tersebut disampaikan Dinar Kelnea di kediamannya di Kota Kenyam, Kabupaten Nduga, Provinsi Papua Tengah, pada Jumat (21/3/2025).
Menurutnya, meskipun dana dari pusat telah dialokasikan, terdapat indikasi penipuan publik yang terjadi di tingkat daerah. Oleh karena itu, audit keuangan menjadi langkah awal yang penting sebelum ia mengambil kebijakan lebih lanjut.
“Artinya, kabinet yang akan dibangun di Nduga harus bersih dan transparan. Saya akan melakukan audit dalam waktu singkat, satu atau dua minggu, untuk menilai kinerja dinas-dinas yang selama ini tidak berjalan dengan baik”.
Lanjut Kelnea, “Jika ditemukan ketidak sesuaian, orang-orang tersebut akan diberhentikan sebelum saya melakukan perubahan, agar pemerintahan dapat berjalan lancar,” bebernya.
Bupati Dinar kelnea juga menyampaikan bahwa langkah ini merupakan bagian dari visi misi 100 hari kerjanya sebagai Bupati Nduga,
Namun ia berkomitmen untuk menciptakan pemerintahan yang akuntabel dan efisien demi kesejahteraan masyarakat Nduga.
Dirinya juga berharap dapat membawa perubahan signifikan dalam tata kelola pemerintahan di Kabupaten Nduga.
“Ini adalah langkah awal untuk memastikan bahwa setiap kebijakan yang akan diambil nanti benar-benar untuk kepentingan rakyat, bukan untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu,” pungkasnya.
Untuk pelaksanaan pemerintahan di Nduga, Dinar Kelnea mengatakan siapapun yang ingin mengabdi di Pemkab Nduga harus bekerja dengan setulus hati dan mesti betah di tempat tugas untuk mewujudkan visi dan misi Nduga bersatu untuk perubahan dan keadilan.
“Dalam satu atau dua hari ke depan saya akan tugaskan Pak Wakil Bupati untuk membagikan Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA), agar pemerintahan berjalan normal,” ujarnya.
Wakil Bupati Nduga, Yoas Beon juga mengatakan. Menurutnya, beberapa hal yang akan dilakukan dalam program 100 hari kerja di antaranya rekonsiliasi melalui tiga tungku, yakni adat, agama dan pemerintah.
“Ini dirasa penting, sebab tiga tungku adalah fondasi utama agar semua bisa berjalan dengan baik. Apabila ketiga hal ini sudah dipahami maka visi misi bupati dan wakil bupati bisa terjawab,” katanya.
Meski diakui adanya keterlambatan dalam pelaksanaan program 100 hari kerja, Yoas Beon menegaskan komitmennya bersama Bupati Dinar Kelnea untuk menjawab visi dan misi yang telah ditetapkan.
“Untuk 100 hari kerja, kami memang sedikit terlambat karena berbagai hal. Waktu yang tersisa sekitar dua bulan ke depan ini tidak cukup panjang, tetapi kami akan berusaha semaksimal mungkin untuk menjawab visi dan misi tersebut,” ujar Yoas Beon dalam keterangannya.
Yoas Beon juga menekankan pentingnya memahami posisi adat, gereja, dan pemerintah yang benar dalam masyarakat Nduga.
“Ketika kita memahami tiga hal ini, setiap visi misi yang lebih besar akan terjawab,” tegasnya.
