JAYAPURA iNFOPAPUA.ID ,- Lembaga Masyarakat Adat Port Numbay Mengelar Forum Silaturahmi Para Otoritas Adat dengan FORKOPIMDA Plus, diengan Tema: “Merajut Harmoni Demokrasi dan Pembangunan Melalui Kebijaksanaan Adat untuk Masa Depan Papua”.
Ketua LMA Port Numbay, George Awi, dalam sambutanya mengatakan, pelaksanaan kegiatan ini merupakan sebuah panggilan untuk menegaskan kembali bahwa entitas adat bukan pelengkap, melainkan fondasi.
“Kita berkumpul untuk memperkuat peran Ondoafi, Kepala Suku, dan seluruh otoritas adat sebagai tiang utama yang menjaga harmoni sosial, mengawal demokrasi yang beradab, dan memastikan pembangunan yang tidak menginjak akar, melainkan bertumbuh darinya,” ujarnya.
Kegiatan ini bertujuan untuk memperkuat posisi dan peran entitas adatsebagai pilar utama dalam menjaga harmoni sosial, ketertiban masyarakat, keberlanjutan demokrasi, dan pembangunan yang berkelanjutan di wilayah Adat Tabi dan Saireri.
Merumuskan komitmen bersama para Ondoafi, Kepala Suku, dan Tokoh Adatdalam mendukung pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) yang damaiadil, dan bermartabat.
Selian itu engan kegiatan ini diharapkan tercapainya pernyataan sikap bersama dari para otoritas adat di wilayah Tabi dan Saireri sebagai bentuk komitmen moral dan budaya dalam menjaga harmoni sosial, mendukung pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) yang damai dan bermartabat, serta memperkuat peran adat dalam pembangunan berkelanjutan
“Tersusunnya Rekomendasi Strategis yang memuat arah kebijakan integratif antara nilai-nilai kearifan lokal dan sistem pemerintahan formal, sebagai fondasi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan Provinsi Papua sebagai Rumah Besar bagi semua suku dan golongan” harapnya.
Kegiatan ini juga menghasilakan 10 Rekomendasi Strategis
- Peneguhan Peran Adat sebagai Pilar Demokrasi dan Pembangunan
Menetapkan entitas adat sebagai pilar utama – mitra strategis pemerintah dalam menjaga stabilitas sosial, demokrasi yang berakar pada budaya, serta arah pembangunan yang adil dan kontekstual di Provinsi Papua sebagai rumah besar.
- Dukungan terhadap Pemungutan Suara Ulang (PSU) yang Damai dan Bermartabat
Suksesnya PSU sangat ditentukan oleh stabilitas daerah dan kejujuran penyelenggara Pemilu dan Penyelenggara Negara. Oleh karena itu, Netralitas Penyelenggara menjadi sangat penting untuk dijaga bersama-sama.
Mengajak seluruh masyarakat adat untuk menolak kekerasan, politik uang, provokasi, dan penyebaran berita HOAX, serta menjunjung tinggi musyawarah, kasih, dan persatuan dalam menyukseskan PSU.
- Integrasi Nilai Adat dalam Tata Kelola Pembangunan
Menganjurkan setiap kebijakan pembangunan daerah agar menyelaraskan dengan kearifan lokal, melalui:
- Pengakuan dan perlindungan hak ulayat;
- Keterlibatan aktif masyarakat adat dalam musrenbang dan perencanaan pembangunan; dan
- Pemeliharaan lingkungan hidup sebagai warisan adat.
- Legalisasi pengawasan adat tahap pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan kampung.
- Pembentukan Forum Komunikasi Adat dan Pemerintah
Mendorong pembentukan Forum Komunikasi dan Kolaborasi Permanen (Forum Bersama untuk Papua Maju) antara lembaga adat, pemerintah, dan pemangku kepentingan lainnya sebagai wadah sinergi berkelanjutan dalam merespon isu-isu strategis, antara lain yang berkaitan dengan hak ulayat, aktivitas pemalangan, dan sengketa adat.
- Penguatan Kapasitas Entitas Adat
Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia adat melalui:
- Pelatihan, pendampingan, dan pelibatan aktif dalam forum-forum strategis, baik lokal, nasional, maupun internasional.
- Fasilitasi pertukaran pengetahuan antar daerah dan komuninatas adat di dalam dan luar negeri.
- Pelibatan aktif tokoh adat dalam lembaga-lembaga perumus kebijakan di tingkat daerah dan nasional.
- Mendorong penyusunan kurikulum pendidikan adat berbasis komunitas.
- Menjamin Eksistensi Populasi Penduduk Asli Papua
Pentingnya merumuskan agenda strategis untuk menjamin Populasi Penduduk Asli Papua baik dari segi kualitas maupun kuantitas, agar seluruh pemangku kepentingan, baik Pemerintah Daerah, FORKOPIMDA, lembaga adat, dan mitra pembangunan, menyusun dan menjalankan kebijakan afirmatif serta langkah strategis yang menyeluruh untuk menjamin keberlangsungan hidup dan eksistensi Penduduk Asli Papua, yang saat ini merupakan salah satu komunitas dengan jumlah populasi terkecil di antara 38 provinsi di Indonesia. Dan mendorong agar kebijakan-kebijakan pembangunan ke depan menjadikan keberlanjutan dan pertumbuhan Penduduk Asli Papua sebagai salah satu indikator utama keberhasilan pembangunan di tanah Papua.
- Pembuatan Patung Monumental
- K.H. Abdurrahman Wahid (Gus Dur): Dikenang sebagai Presiden RI ke-4 yang mengembalikan nama “Papua” dan membuka ruang demokrasi serta penguatan martabat dan identitas Orang Asli Papua, sebagai bentuk penghormatan terhadap sejarah dan harga diri masyarakat adat. Ia juga membuka ruang dialog, demokrasi, serta penguatan nilai-nilai kemanusiaan di Tanah Papua.
- Brigjen TNI (Purn.) Acub Zaenal: Gubernur Irian Jaya ke-5 (1973-1975) dan mantan Pangdam XVII/ Tjenderawasih ke-5 (1970-1973) yang berjasa dalam pembangunan infrastruktur awal pemerintahan dan penataan wajah Kota Jayapura – Port Numbay sebagai Ibu Kota Provinsi. Ia meninggalkan jejak kepemimpinan bersejarah di Tanah Papua.
Sekaligus membentuk Panitia Pembuatan Patung Monumental di Port Numbay, dan pembiayaannya diharapkan bersumber dari dana CSR baik BUMD maupun BUMN yang beroperasi di tanah Papua.
- Penghormatan terhadap Port Numbay sebagai pusat Peradaban Administrasi Papua
Menjadikan Tanah Tabi, khususnya Port Numbay, sebagai simpul rekonsiliasi Papua yang beradab, sebagai simbol sejarah, dan sebagai tempat diselenggarakannya peristiwa-peristiwa penting yang menyatukan Papua secara adat dan negara.
- Pembuatan Buku
Forum strategis ini akan menghimpun pemikiran, ide, dan gagasan para tokoh adat, pemerintah, dan pemangku kepentingan ke dalam sebuah buku hasil Forum Silaturahmi, yang menjadi warisan intelektual dan sumber inspirasi bagi arah pembangunan Papua ke depan.
- Penguatan Ekonomi Kreatif Berbasis Budaya Lokal
Mendorong pengembangan ekonomi kreatif yang berakar pada kearifan lokal Papua melalui:
- Pemberdayaan UMKM yang mengangkat produk-produk budaya tradisional Papua;
- Pengembangan pariwisata budaya yang berkelanjutan dan ramah lingkungan;
- Pelatihan keterampilan dan entrepreneurship bagi generasi muda Papua;
Pembentukan koperasi adat untuk pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan; dan - Fasilitasi akses permodalan dan pemasaran produk-produk ekonomi kreatif Papua.
Selain itu, kegiatan ini juga melahirkan 10 butir pernyataan sikap. Dalam Merajut Harmoni Demokrasi dan Pembangunan Melalui Kebijaksanaan Adat Untuk Masa Depan Papua, dengan dilandasi semangat persatuan, tanggung jawab moral, serta kehormatan adat atas keberlanjutan Provinsi Papua sebagai rumah besar yang damai dan adil, kami para Ondoafi, Kepala Suku, Tokoh Adat, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Tokoh Perempuan, Tokoh Pemuda, para Akademisi dan elemen Paguyuban Nusantara yang tergabung dalam Forum Komunikasi Lintas Kerukunan Nusantara (FORKOM-LKN Papua), dan disaksikan FORKOPIMDA Provinsi Papua dan Walikota Jayapura, kami menyatakan sikap sebagai berikut:
- Menegaskan komitmen menjaga Provinsi Papua sebagai rumah besar bersama yang dibangun atas nilai-nilai adat, budaya, dan semangat persaudaraan Nusantara.
- Mendukung penuh pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) secara damai, jujur, adil, dan bermartabat serta menyatakan kesiapan untuk mengawal dan menjaga kondusivitas sosial di seluruh wilayah adat Tabi dan Saireri.
- Mengajak seluruh masyarakat adat untuk menolak kekerasan, politik uang, provokasi, dan penyebaran berita HOAX, serta menjunjung tinggi musyawarah, kasih, dan persatuan dalam menyukseskan PSU.
- Mendorong penyelenggara Pemilu, Aparat Keamanan, dan Pemerintah agar menjalankan tugas secara netral, transparan, dan menghormati nilai-nilai adat serta melibatkan tokoh adat sebagai mitra strategis.
- Menolak segala bentuk eksploitasi politik yang merusak tatanan adat dan kehormatan kampung, serta menciptakan konflik horizontal di tengah masyarakat Papua.
- Menegaskan bahwa demokrasi tanpa akar budaya adalah demokrasi yang rapuh; oleh karena itu, seluruh proses politik dan pembangunan wajib menghormati dan melibatkan entitas adat.
- Menyatakan kesiapan para otoritas adat Wilayah Tabi, Saireri dan komunitas masyarakat adat dari La Pago, Mee Pago, Anim Ha, Doberai dan Bomberai serta elemen Paguyuban Nusantara/ FORKOM-LKN Papua sebagai penjaga kedamaian, penengah konflik, dan penggerak rekonsiliasi demi demokrasi yang bermartabat dan pembangunan Papua yang berkelanjutan, dan berkeadilan.
- Mengusulkan pembentukan Forum Tetap Adat dan Pemerintah sebagai wadah komunikasi, kolaborasi, dan harmonisasi kebijakan antara Lembaga Musyawarah Adat dan Pemerintah Daerah.
- Memberikan apresiasi yang tinggi dan dukungan penuh atas kepemimpinan Pj. Gubernur Papua, Mayjen TNI (Purn.) Ramses Limbong, S.IP., M.Si., yang telah menunjukkan teladan kepemimpinan yang humanis, rendah hati, terbuka terhadap aspirasi masyarakat, serta menjaga stabilitas daerah selama masa transisi. Kami mendukung penuh kepemimpinan beliau hingga terpilihnya Gubernur dan Wakil Gubernur Papua yang definitif.
- Mengamanatkan kepada LMA Port Numbay untuk menyampaikan pernyataan sikap ini kepada Pemerintah, Penyelenggara Pemilu, dan seluruh pemangku kepentingan sebagai wujud kesepahaman dan komitmen bersama dalam menjaga demokrasi dan harmoni di Provinsi Papua sebagai ‘rumah besar’.
