JAYAPURA Infopapua.id,- Maraknya aksi unjuk rasa damai yang terjadi di Provinsi Papua dalam menentang kebijakan pemerintah mengenai Otonomi Khusus dan Pemekaran Daerah Otonomi Baru (DOB) nampaknya mengundang berbagai respon dari kalangan masyarakat adat di Papua, salah satunya datang dari masyarakat adat Keerom yang tergabung dalam wilayah adat Tabi.
Masy. Adat Keerom yang dimpin langsung oleh Bpk. Herman Yoku selaku Kepala Suku Besar Masy. Adat Keerom langsung menggelar aksi Deklarasi damai dan peryataan sikap dalam menyikapi ramainya aksi – aksi unjuk rasa yang mengatasnamakan rakyat Papua, dalam deklarasi damai tersebut juga, Bpk. Herman Yoku atas nama masyarakat adat Keerom membacakan pernyataan sikap mereka yang mana isinya terdiri dari 3 point yaitu :
Seruan Masyarakat Papua
Kami, Masyarakat Papua, Menyerukan Kedamaiaan di atas tanah Papua, dengan melihat ramainya aksi demonstrasi di Negeri ini terutama di Propinsi Papua yang mana aksi – aksi tersebut didasari oleh hal – hal prinsip yang bertolak belakang dengan kebijakan pemerintah, maka dengan ini kami Masyarakat Papua menyerukan :
1. MENGAJAK SEMUA MASYARAKAT YANG TINGGAL DAN MENETAP DI ATAS TANAH PAPUA UNTUK TURUT SERTA MENJAGA SITUASI KAMTIBMAS YANG KONDUSIF DI PROPINSI PAPUA.
2. MENGAJAK SEMUA ELEMENT MASYARAKAT PAPAU AGAR TIDAK MELAKUKAN AKSI – AKSI YANG DAPAT MENGGANGGU SITUASI KAMTIBMAS DI PROVINSI PAPUA TERUTAMA DI BULAN APRIL INI DIMANA UMAT KRISTEN SEDANG MENJALANKAN KHIKMATNYA IBADAH PASKAH DAN UMAT MUSLIM SEDANG MENJALANKAN IBADAH PUASA DI BULAN SUCI RAMADHAN INI.
3. MENOLAK DENGAN TEGAS SETIAP AKSI DEMONSTRASI ATAU UNJUK RASA DARI KELOMPOK MANAPUN TERUTAMA KELOMPOK – KELOMPOK ILEGAL DI NEGERI INI SEPERTI KNPB, ULMWP, PRP DAN SEBAGAINYA YANG MENGATASNAMAKAN RAKYAT PAPUA DALAM SETIAP AKSINYA KARENA HANYA AKAN MEMBUAT SITUASI KAMTIBMAS TIDAK KONDUSIF KARENA SELALU MENGGANGGU AKTIFITAS UMUM DAN SITUASI KAMTIBMAS DI PAPUA DAN AKSI – AKSI TERSEBUT BUKANLAH REPRESENTASI KEINGINAN RAKYAT PAPUA YANG CINTA AKAN DAMAI.
Selain itu, Bpk. Herman Yoku juga mengatakan bahwa aspirasi rakyat Papua tidak bisa di wakili oleh satu kelompok tertentu apalagi oleh kelompok – kelompok yang dianggap ilegal di Negara ini sehingga dirinya sangat mengecam setiap aksi yang mengatasnamakan rakyat Papua karena Papua ini luas dan terdiri dari 7 wilayah adat dan setiap wilayah adat memiliki pendirian dan prinsipnya sendiri – sendiri. **
